Sandiaga Ingin Pengelolaan APBD DKI Terbuka Bak 'Open Kimono'

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin pengelolaan APBD DKI terbuka kepada publik. Sandiaga memberikan istilah pengelolaan anggaran tersebut sebagai 'open kimono'.

"Kita ingin terbuka, open kimono, nggak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Sekarang kita sudah terbuka ada e-budgeting, e-musrenbang, ada Qlue. Kita ingin keterbukaan ada di semua SKPD, BUMD juga," kata Sandiaga setelah jajaran SKPD DKI menerima penghargaan dari Komisi Informasi Publik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017).

Sandiaga berjanji akan menerapkan keterbukaan informasi bagi warga. Dia ingin setiap kebijakan dilaksanakan dengan pertimbangan matang dan dilakukan dengan cepat.

"Setiap kebijakan harus terbuka dan berkeadilan. Kebijakan dilakukan matang, tapi dikerjakan tepat waktu dan cepat," terangnya.

Dalam penganugerahan dari KIP, Diskominfo, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP, dan BUMD Kawasan Berikat Nusantara mendapatkan penghargaan atas keterbukaan informasi tersebut.

Sandiaga mengaku terkejut atas penghargaan yang diberikan kepada Satpol PP. Dia mengatakan Satpol PP tidak tertutup seperti yang dikhawatirkan warga selama ini.

"Untuk surprise-surprise Satpol PP mendapat keterbukaan informasi untuk award-nya hari ini oleh Komite Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi banyak yang kemarin bilang dari segi masukan Satpol PP tertutup, ternyata Satpol PP mendapat award malam ini," terangnya. (fdu/nvl)