Kamis 07 Desember 2017, 22:11 WIB
Bareskrim Polri Limpahkan Berkas Bos Saracen ke Kejari Pekanbaru
Jasriadi (Nita Sari/detikcom)
FOKUS BERITA:
Sindikat Saracen Penyebar Isu SARA
Pekanbaru -
Bareskrim Polri melimpahkan berkas tahap kedua bos Saracen, Jasriadi, ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Bos Saracen segera menjalani persidangan.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru Yusuf Ibrahim mengatakan pihaknya akan menyelesaikan surat dakwaan Jasriadi untuk disidangkan.
"Setelah kita terima berkas, tersangka saat ini kita titipkan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru," kata Yusuf, Kamis (7/12/2017).
Jasriadi ditangkap dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada Agustus 2017 di rumah kontrakannya di Jl Kasah, Pekanbaru. Jasriadi diduga menebar ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong alias hoax.
Jasriadi sebelumnya dilaporkan seseorang bernama Afrida Verawati karena meretas akun Facebok miliknya. Penyidik kemudian mengembangkan kejahatan bos Saracen itu dari ujaran kebencian hingga illegal access.
Dalam kasus ini, Jasriadi dijerat pasal berlapis dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Pasal 30 tentang illegal access, Pasal 32 tentang gangguan informasi, dan Pasal 35 tentang pemalsuan dokumen.
(cha/fdn)
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru Yusuf Ibrahim mengatakan pihaknya akan menyelesaikan surat dakwaan Jasriadi untuk disidangkan.
"Setelah kita terima berkas, tersangka saat ini kita titipkan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru," kata Yusuf, Kamis (7/12/2017).
Jasriadi ditangkap dalam kasus dugaan ujaran kebencian pada Agustus 2017 di rumah kontrakannya di Jl Kasah, Pekanbaru. Jasriadi diduga menebar ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong alias hoax.
Jasriadi sebelumnya dilaporkan seseorang bernama Afrida Verawati karena meretas akun Facebok miliknya. Penyidik kemudian mengembangkan kejahatan bos Saracen itu dari ujaran kebencian hingga illegal access.
Dalam kasus ini, Jasriadi dijerat pasal berlapis dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Pasal 30 tentang illegal access, Pasal 32 tentang gangguan informasi, dan Pasal 35 tentang pemalsuan dokumen.
(cha/fdn)
