PDIP Kritik Jenderal Gatot yang Rombak Formasi TNI Jelang Pensiun

Jakarta - PDIP mengkritik keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi (pati) TNI menjelang masa pensiunnya. PDIP berpandangan, tak etis mengeluarkan kebijakan strategis menjelang masa pensiun.

"Harusnya saat dia sudah MPP (masa persiapan pensiun) dia mengerti, etikanya tidak baik mengambil kebijakan strategis," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2017).

Baca juga: Jelang Pensiun, Jenderal Gatot Mutasi 85 Perwira TNI

"Apalagi yang dirotasi 85 perwira tinggi," imbuh dia.

PDIP mempertanyakan maksud dan motivasi Gatot merombak jabatan di tubuh TNI secara besar-besaran. "Maksudnya dia apa? Motivasinya untuk apa? Itu lebih pada etika dia, kalau sudah MPP, tidak boleh ambil kebijakan strategis, etikanya," tegas Eva.

Baca juga: Pergantian Panglima, Jenderal Gatot: Saya Tak Diberi Tahu Presiden

Eva juga menanggapi alasan Gatot yang mengaku merotasi 85 pati TNI karena tidak tahu dirinya akan diganti dengan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto dalam waktu dekat oleh Presiden Joko Widodo.

"Itu kan kebijakan prerogatif Presiden," tandas Eva.

Baca juga: Dikritik soal Mutasi Pati Jelang Pensiun, Ini Jawaban Jenderal Gatot

Sebelumnya, mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot menuai kritik. LSM Imparsial menilai yang dilakukan Jenderal Gatot tak etis.

"Di tengah proses pergantian Panglima di DPR, sebaiknya Panglima saat ini, Jenderal Gatot, tidak membuat kebijakan strategis karena sebaiknya di tengah proses transisi manajerial dan Panglima sebaiknya menyiapkan bahan yang cukup untuk ditindaklanjuti Panglima baru sehingga bahan itu cukup untuk menciptakan transformasi TNI yang modern," ujar Direktur Imparsial Al Araf kepada wartawan, Rabu (6/12). (aud/dkp)