DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 14:56 WIB

Jajaran SKPD DKI Konsultasi ke KPK, Bahas Penerimaan Daerah

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Jajaran SKPD DKI Konsultasi ke KPK, Bahas Penerimaan Daerah Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Jajaran SKPD DKI Jakarta bertandang ke KPK untuk membahas persoalan penerimaan pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah. Mereka berkonsultasi soal penerimaan yang belum mencapai target.

"Tadi pertemuan dengan KPK (dan) beberapa SKPD, termasuk Satpol PP, berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan penerimaan asli daerah. Jadi kita sudah berkomitmen dengan KPK untuk mendorong agar penerimaan pajak-pajak daerah dan retribusi targetnya tercapai," ucap Kepala Satpol PP Yani Wahyu di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Dalam pertemuan ini turut hadir antara lain Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Dukcapil Edison Sianturi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji, serta Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Denny Wahyu Hartanto.

Yani kemudian menjelaskan, hingga kini ada beberapa sumber pendapatan daerah yang belum mencapai target. Contohnya dari pajak air tanah serta operator base transceiver station (BTS) yang selama ini belum memenuhi kewajibannya.

Padahal BTS tersebut menyewa atau memanfaatkan lahan milik pemda DKI Jakarta. Ke depannya, akan ada penagihan terhadap operatornya.

"Menurut Kepala BPKAD, ada 3.000-4.000 BTS yang belum memenuhi kewajibannya, melunasi kewajibannya, dalam memanfaatkan aset pemda berupa fasos-fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum)," ujarnya.

Dari pembahasan dengan KPK, juga dibicarakan soal data wajib pajak yang bermasalah, kemudian upaya dan strategi agar wajib pajak ini bisa patuh memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Yani menyebut seluruh SKPD yang hadir akan berkoordinasi dan berintegrasi dalam merealisasikan komitmen itu.

"Misalnya reklame, itu yang datang PTSP perizinannya, kemudian data pajaknya dari BPRD. Eksekutornya kan kita, Satpol PP. Jadi pokoknya kita sudah melakukan komitmen dengan KPK bagaimana caranya berupaya agar pajak itu meningkat. Ini dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah," tuturnya.
(nif/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed