DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 13:44 WIB

Jaksa Korban First Travel Tolak Proposal Damai Anniesa-Andika

Mei Amelia R - detikNews
Jaksa Korban First Travel Tolak Proposal Damai Anniesa-Andika Foto: Jaksa Pramana saat laporkan First Travel (Mei-detikcom)
Jakarta - Jaksa Pramana Syamsul Ikbar menyayangkan kehadiran bos First Travel Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Andika Surachman di rapat kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Ia pun menegaskan untuk menolak proposal damai tersebut.

"Proposal damai di PKPU hanya akal-akalan AA (Andika-Anniesa) untuk bebas dari jerat pidana atau meringankan," ujar Pramana dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, proposal damai itu tidak akan mengembalikan kerugian yang diderita para korban. "Padahal tidak ada kompensasi atau ganti kerugian apa-apa terhadap korban pelapor di proses pidana," imbuhnya.

Pramana selaku koordinator yang mewakili 1.627 calon jamaah umroh korban First Travel juga memprotes kehadiran Anniesa-Andika di sidang PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/12) lalu. Sementara status keduanya masih sebagai tahanan Bareskrim Polri saat itu.

"Yang bersangkutan sebagai tersangka yang sedang menjalani proses pidana di Bareskrim, kenapa AA bisa bebas? Sungguh ini permainan apalagi yang akan menjadi skenario pihak FT??!!," kata Pramana mengomentari kehadiran Anniesa-Andika di sidang tersebut.

Menurut Pramana, aset yang disita polisi dari bos First Travel itu sangat jauh dari total kerugian para korban. Pengembalian aset Frist Travel kepada para korban, menurutnya tidak akan menutupi kerugian yang diderita para calon jamaah tersebut.

"Jelas-jelas menurut keterangan Bareskrim asset nilainya sangat jauh dan sebagian besar sudah berpindah tangan, namun AA dengan gampangnya mengkhayal aset yang (disita) di Bareskrim untuk dijual agar dapat membiayai keberangkatan jamaah (sedangkan status asset sudah jadi barang sitaan)," paparnya.




Ia berpendapat, sidang PKPU bos First Travel hanya untuk mengalihkan status pidana menjadi perdata. "Di sini terlihat sangat mencolok bahwa AA berharap proposal perdamaian diterima dan akan berdalih bahwa masalah ini adalah urusan perdata dengan harapan proses pidana dapat gugur," sambungnya.

Jika dengan proposal damai itu uang para korban bisa kembali, seharusnya para jamaah bisa diberangkatkan sejak November lalu. Ia pun mempertanyakan dana untuk keberangkatan para calon jamaah seaindainta proposal damai itu dikabulkan.

"Kami sudah bosan dan muak akan janji-janji dan tipu daya AA, jika dana yang hampir Rp 1 T tersebut memang masih ada, apa susahnya dia berangkatkan jamaah sejak November kemarin? Kan' sudah menunjuk Anata Tour untuk mewakili. Jika Prodam (proposal damai) disetujui, uang dari mana mereka akan berangkatkan," urainya.

Pramana menegaskan, para korban menolak proposal damai tersebut, kecuali First Travel membayar tunai kerugian para korban.

"Pada intinya kami menolak apapun bentuk perdamaian, kecuali AA bayar tunai, jangan sampai perdamaian PKPU hanya akal-akalan saja untuk AA lolos dari jerat pidana. Tidak ada damai di atas kertas, bayar baru bicara damai," tutur Pramana.


(mei/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed