Busung Lapar di NTB Akibat Terhambatnya Dana Kesejahteraan

Jakarta - Otonomi daerah dipastikan menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit busung lapar. Sebab sistem ini telah membuat hubungan pemerintah pusat dan daerah terhambat, termasuk aliran dana kesejahteraan.Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Menkes Siti Fadillah Supari usai rapat tentang busung lapar yang terjadi di NTB di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6/2005)."Salah satu sebab terjadinya busung lapar di NTB karena terhambatnya dana kesejahteraan dari pemerintah pusat ke pemda tidak turun ke masyarakat," katanya.Terhambatnya dana ini disebabkan UU No 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menyebabkan hubungan antara pemda dan pemerintah pusat tidak bisa sinkron."Memang otonomi daerah yang lima tahun terakhir berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 itu yang paling rontok adalah sistem kesehatan nasional, karena tidak ada komunikasi," ujar Menkes.Menurut Menkes, jika ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemda maka wabah di suatu daerah pasti bisa dihindari. Namun pemerintah pusat optimistis berdasarkan UU 32 Tahun 2004, hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat berkesinambungan. "Saya bisa menghubungi langsung Kadinkes dan Puskesmas di satu daerah," katanya.Tentang busung lapar di NTB, lanjutnya, hingga kini pemerintah masih menetapkannya sebagai daerah KLB gizi buruk. "Gizi buruk itu berat badan sangat di bawah normal. Kalau busung lapar pasti gizinya buruk, tapi gizi buruk belum tentu busung lapar," ujarnya.Sekadar diketahui hingga kini penyakit busung lapar telah menimpa sekitar 665 anak di Indonesia, tujuh diantaranya meninggal dunia. (umi/)