Di DPR, Marsekal Hadi Dicecar agar Tak Terlibat Politik Praktis

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menceritakan poin-poin apa saja yang dibahas pihaknya saat menguji Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Salah satunya peringatan agar Hadi tidak terlibat politik praktis.

"Pertama itu masalah melanjutkan program-program yang sudah ada, antara lain renstra (rencana strategis). Kedua, peningkatan profesionalisme dan menghindari terjebak politik praktis," ujar TB seusai uji kelayakan dan kepatutan Marsekal Hadi di gedung Nusantara II, kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Renstra yang ia maksud terkait dengan minimum essential force (MEF) atau kekuatan minimum TNI yang ditargetkan bisa rampung pada 2024. Saat ini MEF sudah memasuki renstra kedua.

Baca juga: Jenderal Gatot: Pak Hadi Cocok Jadi Panglima TNI di Tahun Politik

"Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan prajurit dan hal-hal lain dalam konteks pengamanan, melindungi NKRI, misalnya masalah Papua, perbatasan, Laut China Selatan, dan lainnya," tambah TB.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Roy Suryo mengutarakan dia sempat bertanya tentang netralitas TNI di bawah pimpinan Hadi kelak. Diketahui, pada 2018 dan 2019, agenda politik, seperti pilkada serentak, pileg, dan pilgub, akan diselenggarakan.

"Saya tadi menanyakan dari Fraksi Partai Demokrat. Beliau menjawab 7 pertanyaan dengan detail. (Contoh pertanyaan Demokrat) bagaimana netralitas TNI," ucap Waketum Demokrat itu.

Roy tak menjelaskan jawaban Hadi atas pertanyaan itu. Namun dia berprasangka baik mengenai netralitas TNI dalam pesta demokrasi pada tahun-tahun mendatang.

Baca juga: Marsekal Hadi Jadi Panglima, Kapolri Optimis TNI-Polri Semakin Baik

"Kami berpraduga baik terhadap jawaban Pak Hadi. Kita doakan beliau baik. Yang penting beliau sangat baik dan tidak ada catatan negatif," ucap Roy.

Sebelumnya, Komisi I menyampaikan hasil fit and proper test terhadap Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI yang baru. Komisi I DPR meloloskan Marsekal Hadi menjadi suksesor Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Setelah melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis. (aud/elz)