Soal Munaslub, Idrus Klaim DPD I Setia Tunggu Praperadilan Novanto

Jakarta - Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengklaim DPD I Partai Golkar se-Indonesia setia menunggu praperadilan Setya Novanto untuk munaslub. Ia menyebut seluruh DPD masih konsisten dengan hasil pertemuan pada 25 November 2017.

"Pada tanggal 25 November yang lalu, setelah dijelaskan secara komprehensif mengenai putusan rapat pleno DPP Partai Golkar 21 November itu, seluruh DPP Provinsi yang ada 34 itu membuat satu kesimpulan dan kesepakatan di antara mereka. Bahwa memahami dan konsisten melaksanakan keputusan DPP Partai Golkar tanggal 21 November itu," kata Idrus di Hotel Merlynn Park, Jalan Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Baca juga: Ketua Forum DPD I Golkar Dukung Aklamasi Airlangga di Munaslub

Menurut Idrus hingga saat ini belum ada perubahan dari kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuannya dengan para ketua DPD I Golkar saat itu. Atas dasar itu, dia percaya seluruh DPD I masih mendukung keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.

"Saya kira selama belum ada perkembangan-perkembangan lebih jauh, saya percaya kesepakatan ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia pada 25 November yang dilaksanakan di Hotel Sultan," ungkap Idrus.

Sebagai informasi, sebanyak 31 dari 34 DPD I Golkar disebut telah meneken dukungan untuk terselenggaranya munaslub untuk mencari pengganti Setya Novanto sebagai ketua umum. Dari tiga yang belum meneken, satu di antaranya menolak.

"Kalau NTT kan sudah menyatakan secara terbuka (menolak), biar saja kalau cuma satu nggak terlalu signifikan apalagi wilayahnya juga situ," ujar politikus Golkar Yorrys Raweyai dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (1/12) kemarin.

Ketua DPD I Golkar NTT Melki Lana memang sudah menyatakan menolak munaslub dan mengaku mengikuti keputusan pleno DPP Golkar yang menunggu hasil praperadilan untuk menentukan nasib Novanto di Golkar. Melki diketahui sebagai loyalis Novanto, yang kini ditahan karena menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Baca juga: Kelakar Idrus Marham soal 'Layanan' Ketua Umum Golkar

Sementara itu, menurut Yorrys, dua DPD I Golkar lain yang belum meneken dukungan disebut hanya karena masalah teknis. Pertama adalah Ketua DPD I Golkar Kalimantan Timur Rita Widyasari, yang saat ini ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi kasus suap di lingkungan Pemda Kutai Kartanegara.

Kemudian terakhir yang belum meneken dukungan munaslub adalah Ketua DPD I Sulsel Nurdin Halid. Hal tersebut lantaran Ketua Harian Golkar itu saat ini masih berada di daerah mengurus persiapannya maju sebagai cagub Sulsel.

Selain Yorrys, Ketua Korbid Ekonomi Golkar Airlangga Hartarto diketahui telah memastikan 31 DPD I Golkar menyepakati untuk digelarnya munaslub. Para DPD I itu juga menyatakan dukungannya kepada Airlangga untuk maju sebagai calon ketum pengganti Novanto. Para pimpinan DPD I Golkar itu juga sempat sowan ke Presiden Joko Widodo. (rna/rna)