.webp)
Beredar kabar Novanto akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketum Golkar di tengah kencangnya isu munaslub. Novanto juga dikabarkan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR.
"Itu juga menarik kalau ingin mundur itu hak dia (Novanto). Justru jadi harapan kita semua," kata Ridwan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan DPD I akan kembali mengadakan rapat untuk membahas rencana munaslub. Dalam rapat tersebut, dikatakan Ridwan, juga akan dibahas mekanisme munaslub jika memang Novanto benar mengundurkan diri.
"Kita besok (kembali bahas munaslub). Besok kemungkinan kita akan kalau sudah selesai rencana itu, kita akan minta waktu pada DPP. Kalau misalnya Pak Nov misalnya mengambil sikap untuk mundur buat apalagi, bahwa kita ini berpikir bahwa bagaimana DPD I (dan) DPP tidak terzalimi," tuturnya.
Ridwan mengatakan penyelenggaraan munaslub seharusnya tidak terikat dengan putusan rapat pleno DPP Golkar yang lalu. Rapat pleno memutuskan untuk menunggu praperadilan Novanto dalam posisinya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, sebelum memutuskan nasib pimpinan Golkar.
"Itu urusan pleno, tapi kan tidak terikat dengan putusan itu. Terikat pada AD/ART," jelas Ridwan.
Dia juga menyebutkan dukungan DPD I kepada Airlangga untuk menjadi Ketum Golkar sangat kuat. Isu aklamasi, dinilai Ridwan, juga terbuka lebar.
"Terbuka lebar, terbuka lebar. Aklamasi bukan sesuatu yang tertutup dan bukan sesuatu yang dilarang. Aklamasi juga salah satu wujud untuk melahirkan suatu kekompakan yang baik. Tapi tentu itu juga tidak mudah diperlukan suatu kesabaran pengorbanan," papar dia.
"Dan tentu titiannya harus baik kalau itu mau aklamasi berarti harus semua fraksi yang ada di dalam semua kelompok yang ada di dalam, harus ter-cover," sambungnya. (yas/elz)
