Pansus Angket KPK Diminta Siapkan Opsi Rekomendasi untuk KPK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Selasa, 05 Des 2017 16:10 WIB
Foto: Rapat Pimpinan Fraksi dengan Pansus KPK. (Gibran Maulana/detikcom).
Jakarta - Pimpinan DPR bersama pimpinan Fraksi menggelar rapat bersama Pansus Hak Angket KPK membahas perkembangan Pansus KPK di DPR. Pansus diminta segera siapkan opsi rekomendasi terhadap lembaga antirasuah itu.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di lantai 3 gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Ada 7 fraksi yang hadir di rapat yang awalnya digelar tertutup.

"Tadi kami ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi. Tadi 7 fraksi hadir dengan pimpinan Pansus Angket," ujar Fahri.


Menurutnya, rapat digelar untuk merespons surat masuk dari Pansus KPK. Penyusunan rekomendasi Pansus KPK sempat menjadi pembahasan panas beberapa waktu lalu.

"Merespons surat Pansus 26 Oktober lalu. Baru sempat kita adakan konsultasi," sebut Fahri.

Dalam rapat, Pansus KPK menyerahkan laporan setebal ratusan halaman kepada fraksi-fraksi di DPR. Pansus pun tetap dipersilakan bekerja menyelidiki KPK sembari mempersiapkan opsi kesimpulan atau rekomendasi kerja yang akan disampaikan di rapat paripurna masa datang.

"Ada laporan komprehensif tadi disampaikan berapa ratus halaman tadi dirangkum. Keputusan aklamasi pertama rapat konsultasi pimpinan dewan memohon, meminta Pansus Angket meneruskan langkah penyelidikan sesuai UU dan ketentuan berlaku, terutama konfirmasi temuan yang sudah ada dalam Pansus Angket," ucap Fahri.


"Menyiapkan rekomendasi sambil menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Opsi kesimpulan Pansus Angket untuk dilaporkan di DPR apabila dinyatakan selesai," imbuhnya.

Sementara itu menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, 3 fraksi yang tidak hadir dalam rapat di antaranya adalah yang menolak Hak Angket DPR terhadap KPK. Fraksi-fraksi yang menolak angket adalah Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.

Sementara itu 7 partai yang setuju dengan adanya angket KPK adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PPP, dan PKB. Namun selama berjalannya hak angket ini, PKB hampir tak pernah mengirimkan wakilnya.

"(yang tidak datang) Gerindra, PKB, dan PKS," jelas Agun di lokasi yang sama. (gbr/elz)