"Ada (revisi)," kata Ditjen Otda Kemendagri Sumarsono melalui pesan singkat, Senin (4/12/2017).
Menurut Soni, tim dari Kemendagri masih mengkaji draf APBD tersebut. Namun Soni belum menyampaikan poin mana saja yang direvisi oleh Kemendagri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RAPBD DKI 2018 disahkan menjadi APBD dalam sidang paripurna pada Kamis (30/11). Rapat paripurna menyepakati APBD DKI 2018 sebesar Rp 77,117 triliun.
Beberapa usulan dalam APBD tersebut sempat menjadi polemik. Beberapa di antaranya sempat diprotes oleh anggota DPRD DKI pada saat pengesahan APBD DKI tersebut.
Baca juga: Tok! DPRD Sahkan APBD DKI 2018 Rp 77,117 T |
Salah satunya William Yani, Wakil Ketua Komisi A DPRD, yang mempertanyakan anggaran gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga Himpaudi.
William juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjelaskan maksud dari program OK OCE, OK Otrip, dan rumah DP 0 persen.
"OK Otrip saya sampai sekarang nggak tahu cara melaksanakannya dari rumah ke kantor Rp 5.000 itu apakah bayar cash atau pakai kartu. Untuk DP 0 persen itu bentuknya apa rumah susun, berlapis, atau deret karena yang baru di Pondok Kelapa baru untuk 700 penduduk saja," jelasnya. (fdu/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini