"Ada yang menawari kemarin, Munas Masyarakat Ekonomi Syariah, mereka menanyakan apakah mungkin mereka ikut membiayai (proyek DP Rp 0) dari sisi non-pemerintah," ujar Sandi di Pasar Seni, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2017).
Sandi mengatakan, saat itu Munas Masyarakat Ekonomi Syariah telah memaparkan konsep pembiayaan dengan pola berbasis syariah. Meski demikian Sandi belum dapat menjelaskan secara detail terkait konsep pembiayaan tersebut.
"Jadi mereka mendorong dan saya pikir konsep ini perlu dicermati oleh Pak Agustino dari Dinas Perumahan maupun Ibu Sri dari Dinas Perekonomian, apakah mungkin ini kita lepas ke tim teknis," kata dia.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas sistem pembiayaan program rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0. Namun ia belum dapat memastikan apakah sistem pembiayaan tersebut nanti akan digunakan dalam pelaksanaan program itu.
"Intinya membicarakan rumah DP Rp 0 tentang alternatif pembiayaannya. Salah satu pembiayaan yang ditelaah adalah pembiayaan yang berbasis syariah," kata Sandi, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
(dnu/dnu)











































