.webp)
"Justru PKS punya budaya penegakan hukum yang tegas. Pak Fahri itu luar biasa, kader pendukungnya banyak, saya salah satu pendukung Pak Fahri. Tapi sudah Wakil Ketua DPR, eh keluar surat pemecatan," kata Wasekjen PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).
Menurut Mardani, PKS masih tetap memiliki posisi yang lebih tinggi dari Fahri meskipun hingga saat ini Fahri masih menjabat Wakil Ketua DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan organisasinya di atas individu, kalau institusi di atas individu nggak berani melakukan itu. Orang sudah Wakil Ketua DPR itu tinggi sekali posisinya, tapi institusi harus di atas individu," jelas Mardani.
Fahri mengkritik pimpinan PKS saat ini melalui akun Twitter-nya. Dalam kultwit-nya, Fahri menyebut kepemimpinan PKS yang kaku dan antikritik, sehingga PKS stagnan, tak bergerak.
Fahri juga menyebut PKS tak lagi memberikan ruang bagi kader untuk memberikan masukan. Dia mengatakan, bila ada kader yang memberi kritik lewat grup WhatsApp, kader tersebut lalu dikeluarkan oleh pimpinan.
Mardani menampik tegas perihal itu. Menurut anggota DPR ini, PKS justru semakin demokratis sejak dipimpin oleh Presiden PKS Sohibul Iman.
"PKS sekarang sangat demokratis, bisa ditanya DPW-DPW. Pak Iman nggak urus grup WhatsApp. Kalau ada apa-apa, BPDO itu tertutup," sebut dia.
Sebagaimana diketahui, perseteruan antara PKS dan Fahri Hamzah berawal saat partai pimpinan Sohibul Iman itu memecat Fahri dari seluruh keanggotaan partai pada April 2016. Fahri disebut telah melanggar disiplin organisasi dan tak patuh terhadap kebijakan partai.
Kala itu Fahri melawan. Dia menggugat PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadukan para petinggi PKS, yaitu Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, serta Surahman Hidayat ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
PKS pun bermaksud mengganti Fahri di parlemen dari kursi pimpinan DPR, namun hingga saat ini masih terganjal dan anggota Dewan dari dapil NTB itu kini masih menjadi Wakil Ketua DPR. Hal tersebut terjadi lantaran Fahri mengajukan perlawanan.
Pada Desember 2016, PN Jaksel mengetok putusan yang memenangkan Fahri Hamzah dan menyatakan pemecatannya dari PKS tidak sah. Tak patah semangat, PKS membawa kasus itu ke tingkat banding dan hingga saat ini keputusannya belum keluar. Akibatnya, PKS belum berhasil menjegal Fahri dari kursi pimpinan DPR.
Meski dianggap masih menjadi kader PKS, hubungan Fahri dengan fraksinya tidak tampak harmonis. Dalam beberapa kali kesempatan, mereka kerap bertentangan dalam berbagai isu. (adf/elz)
