Tim Gubernur akan Bekerja Satu Ruangan dengan Anies-Sandi

Jakarta - Jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 73 orang dikritik. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur itu akan bekerja satu ruangan dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Awalnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Gembong Warsono mengatakan 73 anggota dalam TGUPP sangat berlebihan. Karena, itu dia meminta jumlah anggota Tim Gubernur itu dievaluasi.

"Ini 73 anggotanya berlebihan, pemerintah pusat saja nggak sampai segitu kok. Mohon bisa dievaluasi kembali," kata Gembong dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Baca juga: Anies Minta 73 Anggota, Ini Pembelaan Ketua Tim Gubernur

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menjelaskan TGUPP sudah ada tugas jelas yang akan dikerjakan. Tim tersebut akan bekerja langsung dalam satu ruangan dengan gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

"Mereka akan bekerja dalam satu ruangan dengan gubernur dan wakil gubernur. Seperti ini (ruangan rapat DPRD DKI)," jelasnya.

"Tek-toknya bukan jam bukan hari apalagi minggu, tapi detik per detk. Supaya gubernur bisa berkomunikasi. Mereka akan kerja dalam satu ruangan," sambungnya.

Baca juga: Sandiaga Sebut Tim Gubernur Anies Mirip UKP4 SBY

Saefullah menjelaskan dana yang dicantumkan di APBD untuk menunjukkan tranparansi dari Pemprov DKI. Dia yakin dana tersebut dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Ini dianggarkan biar ada keterbukaan dalam membiayai tim gubernur. Maksudnya, jika tim dibiayai APBD maka kontrol pimpinan kepada yang bersangkutan akan sangat ketat karena dia diangkat dengan SK gubernur," terangnya.

Saefullah mengatakan absensi dari anggota TGUPP dapat dikontrol. Dengan demikian, produktifitas tim tersebut dapat mudah diawasi.

"Maka tingkat kehadiran dikontrol dengan absensi ketat. Maka ada evaluasi produktivitas secara terus menerus. Tim secara fisik ada dan produktivitas kerja terkontrol," paparnya.

TGUPP, kata Saefullah, dilindungi aturan yang berlaku. Dia yakin tim tersebut dapat berkolaborasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

"Ini bagian dari visi misi gubernur. Dilindungi Permendagri. Kita tunggu produktivitas dari tim ini dan akan berkolaborasi dengan struktur pemerintah DKI," jelasnya. (fdu/idh)