"Kita berharap sebelum tahun baru, artinya pertengahan Desember paling maksimal harus segera digelar karena menyangkut agenda politik yang lain yang lebih penting," ujar Ace di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Desakan Munaslub ini digaungkan para pengurus DPD tingkat I Golkar. Menurut Ace, apa yang dilakukan DPD I merupakan hak mereka karena diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta pengurus pusat segera mengambil sikap terkait suara-suara daerah tingkat I Golkar tersebut. Ace menyebut Golkar harus segera merespons DPD I.
"Jika yang paling cepat misalnya desakan Munaslub, maka sebaiknya DPP Golkar merespons lebih cepat lagi karena itu dijamin dalam AD/ART," jelas anggota Komisi II DPR itu.
Menurut Ace, apa yang dilakukan DPD tingkat I tak lebih sebagai bentuk kepedulian mereka atas kondisi Golkar saat ini. Selain itu, dia mengatakan Golkar perlu ketua umum definitif untuk menghadapi agenda politik terdekat, yakni Pilkada serentak 2018.
"Waktu dekat pilkada dan yang terpenting verifikasi perbaikan data parpol yang harus ditandatangani ketum definitif. Di samping DPR harus mendapatkan kepastian terkait siapa ketua DPR," beber Ace.
Seperti diketahui, Novanto saat ini ditahan KPK karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Selain didesak mundur dari posisi ketum, Novanto juga banyak diminta untuk menyerahkan kursi ketua DPR. (gbr/elz)











































