Ramai Desakan Munaslub Golkar, Kesaktian Novanto Mulai Luntur?

Jakarta - Dorongan munaslub Partai Golkar terus menguat. Pangkalnya, status tersangka yang disandang Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Salah satu suara yang mendukung muncul dari Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Setidaknya sebelum tahun berganti, partai berlambang pohon beringin itu harus memiliki ketua umum baru.

"Munas itu sebuah keniscayaan. Munas itu akan bisa menjawab semua persoalan sekarang ini untuk mengembalikan posisi Golkar," ujar Agung di kawasan Jaksel, Senin (27/11).

Baca juga: Dukungan Munaslub Golkar Digelar Desember Menguat

"Munas penggantian kepemimpinan di situ," imbuh dia.

Pertimbangan Agung yaitu terkait elektabilitas partai. Apalagi di tahun 2018, pilkada serentak di beberapa daerah bakal digelar.

"Kalau DPP Golkar mau sungguh-sungguh melakukan perbaikan, elektabilitasnya, maka jawabannya adalah munas. Munas itu dilaksanakan tidak lebih dari 2017. Munas digelar sebelum akhir tahun, sebelum Januari," jelas Agung.

Suara lain didengungkan Wasekjen DPP Golkar Maman Abddurrahman. Dia menyebut mekanisme di Partai Golkar haruslah dihargai semua pihak.

"Isu munaslub itu pasti berdasarkan situasi kekinian itu menjadi sebuah keniscayaan. Namun saya minta kepada teman-teman dan masyarakat, di dalam Partai Golkar itu ada mekanisme dan juga banyak orang, banyak kelompok," ucap Maman, Senin (27/11).

Baca juga: Desakan Munaslub Menguat, Golkar Waspadai Potensi Perpecahan

Dalam hasil Poltracking Indonesia mengenai elektabilitas partai politik di Pilpres 2019, PDI Perjuangan menempati posisi tertinggi di antara partai politik lain.

Dalam survei ini, PDIP mendapat 23,4%, Gerindra 13,6%, Golkar 10,9%, PKB 5,1%, Demokrat 4,2%, NasDem 3,0%, PKS 2,6%, PAN 2,1%, PPP 2,1%, Perindo 1,3%, Hanura 0,7%, PSI 0,7%, PBB 0,2%, dan PKPI 0,0%. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu 28,8%.

Namun di tengah desakan munaslub, Partai Golkar juga harus mewaspadai perpecahan. Gesekan-gesekan yang terjadi sangat memungkinkan munculnya suara-suara tak sependapat yang berujung pada perpecahan.

"Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat, kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," Ketua DPP Golkar Meutya Hafid.

Di sisi lain, Novanto sempat menulis surat yang menegaskan diri masih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, serta menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Baca juga: Wasekjen Golkar: Berdasar Situasi Kini, Munaslub Itu Keniscayaan

Golkar pun dibuat 'tumbang' oleh secarik surat itu. Titah sang ketum dikabulkan. Hanya saja, Golkar memberi tenggat waktu hingga putusan praperadilan yang diajukan Novanto terhadap status tersangkanya.

"Keputusan rapat, mundur-tidak mundur (Setya Novanto), apabila gugatan ditolak, rapat pleno tetap memutuskan menyelenggarakan munaslub," tegas Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat.

"Plt berakhir hanya sampai praperadilan. Kalau minggu depan keluar P21, minggu depan kita bikin (rapat pleno untuk munaslub)," sambungnya.

Namun dengan kondisi seperti saat ini ketika dorongan munaslub semakin gencar, apakah berarti menunjukkan bila kesaktian Novanto mulai luntur?

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/tor)