Warga Aceh Nantikan Realisasi Bantuan Pasca Tsunami

Banda Aceh - Bencana gempa bumi dan tsunami di Serambi Mekah sudah lewat lima bulan. Tapi, kondisi warga Aceh masih memprihatinkan. Saat ini, para korban bencana alam menantikan realisasi bantuan yang jumlahnya mencapai US$ 1 miliar.Kegetiran korban bencana alam ini tersirat dari pernyataan Keuchik Daeh Geulumpang Mukhtar Mahmud dan Keuchik Surin Syahril Amin, yang mengaku bantuan yang ada sama sekali jauh dari yang dijanjikan."Ka abeh tapak sipatu bak tajak (sudah habis tapak sepatu untuk ikut rapat), belum juga ada hasilnya," ujar Syahril Amin, Keuchik (kepala desa) Surin, Banda Aceh.Keuchik Deah Geulumpang, Mukhtar Mahmud juga mengatakan hal yang tak jauh beda. Pada wartawan, Jumat (3/6/2005), dia mengaku, warganya belum juga mendapat jadup, juga bantuan lainnya sampai sekarang.Padahal, sekitar 334 jiwa warganya yang selamat dari tsunami kini hanya tinggal di tenda-tenda darurat di bekas kampung mereka. Sebelum tsunami, kata Muhktar, Deah Geulumpang berpenduduk 1.671 jiwa."Sejak kami pulang ke kampung ini, kami sering dipanggil oleh pemerintah tingkat kecamatan, kota dan provinsi untuk mendengar sejumlah pengarahan. Di sana, kami juga dijanjikan banyak bantuan, tapi sampai sekarang tak pernah ada yang jadi kenyataan," ujarnya.Mukhtar berharap derita warganya, jangan dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan bagi segelintir orang. "Tolonglah, kami ini jangan hanya dijadikan alat bagi orang-orang yang mau cari keuntungan. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi," lanjutnya. Seperti Surin, Deah Geulumpang merupakan salah satu kawasan yang cukup parah diterjang tsunami. Perkampungan ini, nyaris rata dengan tanah.Cerita yang tak jauh beda juga terjadi di kawasan Lampaya, Aceh Besar. "Sudah dua bulan kami pulang ke rumah. Tapi sampai kini, kami belum dapat apa yang namanya jadup itu. Janjinya, kami dapat jadup mulai Maret lalu. Tapi sampai kini, apapun tidak," tutur Fatimah (44), salah seorang warga di kawasan Lampaya, Aceh Besar, kepada detikcom, Jumat (3/6/2005).Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD Prof Dr Abdullah Ali mengatakan, dari laporan yang didapatnya, belum disalurkannya jadup karena dana yang diberikan tidak cukup, sehingga kepala desa atau tim koordinasi penyalur bantuan pengungsi menunda penyalurannya. Konon, tidak cukupnya jumlah dana ini, karena membengkaknya jumlah pengungsi dari data sebelumnya. Dana TersendatPlt Gubernur NAD Azwar Abubakar beberapa waktu lalu menyatakan, kelambanan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pasca tsunami disebabkan persoalan dana yang tersendat dan belum dibahas di Jakarta."Prosedur untuk mendapatkan dana jadup dari Depsos, juga tidak gampang. Jadi jangan dituding pemerintah tidak bekerja," katanya. (san/)