MKD Ingin Rapat Konsultasi Soal Novanto, PKS: Sudah Ada Wakil Fraksi

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Senin, 27 Nov 2017 11:39 WIB
Foto: Jazuli Juwaini. (Dok. Istimewa).
Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih tetap ngotot menunggu rapat konsultasi dengan perwakilan fraksi-fraksi soal perkara Ketua DPR Setya Novanto yang kini ditahan KPK. Fraksi PKS menilai rapat konsultasi tidak diperlukan.

"MKD kan sudah merupakan wakil-wakil dari fraksi," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (27/11/2017).

Pimpinan maupun anggota MKD memang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Sehingga rapat konsultasi dinilai Jazuli tidak signifikan.


Meski begitu, dia enggan berkomentar lebih banyak mengenai hal ini. MKD diketahui mendapat banyak dorongan untuk segera bersikap untuk menentukan sikap terhadap Novanto yang ditahan setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

"Saya mending no comment deh, ya. (Sidang) itu sepenuhnya kewenangan MKD, dan MKD tidak bisa diintervensi," tutur Jazuli.

MKD menyatakan belum bisa mengambil sikap apakah akan memberhentikan Novanto dari posisi kursi Ketua DPR, maupun terhadap statusnya sebagai anggota dewan. MKD beralasan perlu ada rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto, baru kemudian akan disidangkan apabila dinilai ada pelanggaran.

Hanya saja, MKD mengaku belum mendapat jadwal yang pas untuk mengumpulkan para pimpinan fraksi. MKD merencanakan rapat itu akan digelar minggu ini.

"Ya kita mencoba untuk konsultasi ke fraksi-fraksi. (Untuk waktunya) mudah-mudahan dalam minggu depan itu," sebut Wakil Ketua MKS Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Kamis (23/11).


Sementara itu, anggota Fraksi PKB Lukman Edy juga beranggapan rapat konsultasi MKD denga fraksi-fraksi di DPR tidak perlu. Dia meminta supaya MKD segera mengusut perkara Novanto.

"Ya harus jadi prioritas MKD sekarang. Saya kira ini harus jadi prioritas, terserah keputusannya seperti apa MKD. Cuma harus segera rapat, kalau nggak rapat, berarti MKD ini nggak responsif ini," tegas Lukman, Kamis (23/11).

"Rapat konsultasi itu hanya boleh dibuat oleh Ketua DPR atau pimpinan DPR yang mengundang fraksi-fraksi. MKD itu sudah ada kewenangannya di dalam UU MD3 dan orang-orang yang diutus di MKD itu adalah sudah merupakan perwakilan fraksi-fraksi, ya sudah ngapain lagi pakai rapat-rapat konsultasi lagi," imbuh Wakil Ketua Komisi II itu. (elz/tor)