Desakan Munaslub Menguat, Golkar Waspadai Potensi Perpecahan

Jakarta - Desakan penyelenggaraan agenda musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar terus digaungkan guna mengganti Setya Novanto yang terjerat KPK dari kursi ketua umum. Ketua DPP Golkar Meutya Hafid mengatakan partainya terus mendiskusikan wacana Munaslub tersebut.

"Wacana, masukan, diskursus mengenai apakah perlu Munaslub apapun hasil praperadilan, saya rasa sebagai diskusi yang terus menerus kita lakukan di internal partai Golkar," ujar Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca juga: Menakar Persaingan Kursi Ketum Golkar

Meski demikian, Meutya menegaskan DPP Golkar menyikapi situasi politik saat ini masih berpegang pada hasil rapat pleno yang digelar 21 November 2017 lalu. Meutya menyebut hingga saat ini belum ada pergantian ketua umum Golkar.

Dikatakan Meutya, Golkar masih menghormati proses hukum yang ditempuh Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Golkar, kata Meutya, terus melakukan kajian terkait posisi Novanto dan suara-suara yang menginginkan pergantian ketua umum.

"Kita menunggu praperadilan, tapi setelah praper diskusi itu terbuka kembali, apakah akan ada Munaslub ataukah ada pengembalian posisi jika Pak Novanto menang itu masih terus menjadi diskusi," jelas Meutya.

Baca juga: Idrus Marham Jadi Saksi Meringankan Novanto

Lebih lanjut, Meutya menyebut agenda Munaslub perlu diperhitungkan sematang mungkin. Menurut Meutya, jika Golkar terburu-buru mengganti Novanto, kemungkinan perpecahan di internal partai terbuka.

"Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat, kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," jelasnya. (gbr/tor)