Elektabilitas Golkar 10%, Nurdin Halid: Perlu Cari Pemimpin Baru

Elektabilitas Golkar 10%, Nurdin Halid: Perlu Cari Pemimpin Baru

Faiq Hidayat - detikNews
Minggu, 26 Nov 2017 20:00 WIB
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dilakukan dengan segera. Menurutnya perlu ada pemimpin batu karena elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini terus menurun.

"Baik praperadilan diterima atau tidak, harusnya dengan melihat elektabilitas Golkar yang terus menurun, tidak ada pilihan lain (Munaslub) kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin Halid di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11/2017).


Nurdin mengaku sudah memprediksi elektabilitas Golkar akan menurun. Sehingga kader Golkar harus melakukan konsolidasi untuk meningkatkan kinerja partai di masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, angka elektabilitas Golkar 10 persen bagi saya itu tidak mengagetkan. Sesuatu yang sudah kita prediksi bahwa memang terjadi penurunan. Ini cukup memperhatikan menggugah dari seluruh kader Golkar termasuk saya ketua harian oleh karena itu tidak ada pilihan," kata Nurdin.


Selain itu, Nurdin menyatakan akan berkoordinasi dengan Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu untuk mengedepankan kepentingan publik Golkar.

"Saya kira Plt (Idrus Marham), akan saya sampaikan agar segera koordinasi pada Setya Novanto untuk legowo untuk mengedepankan kepentingan umum. Di mana asas Golkar mementingkan umum ketimbang pribadi," ucap Nurdin.


"Saya yakin Novanto seorang negarawan, pemimpin, akan mementingkan hak yang lebih besar. Oleh karena itu saya imbau Novanto untuk menjalankan asas partai," imbuh dia.

Dalam hasil Poltracking Indonesia elektabilitas partai politik di Pilpres 2019. Hasilnya PDI Perjuangan yang tinggi diantara partai politik yang lain.


Dalam survei ini, PDIP 23,4%, Gerindra 13,6%, Golkar 10,9%, PKB 5,1%, Demokrat 4,2%, NasDem 3,0%, PKS 2,6%, PAN 2,1%, PPP 2,1%, Perindo 1,3%, Hanura 0,7%, PSI 0,7%, PBB 0,2%, dan PKPI 0,0%. Sedangkan yang tidak jawab atau tidak tahu 28,8%. (fai/jbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads