"Setelah pertemuan malam ini tidak ada lagi suara-suara yang berbeda dengan keputusan partai yang diambil secara demokratis," ujar Idrus Marham kepada wartawan sebelum pertemuan Ketua DPD I Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Perbedaan suara yang dimaksud Idrus terkait kepatuhan jajaran pengurus terhadap keputusan rapat pleno. Rapat pleno disebut Idrus merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Munas dan Rapimnas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tegas soal kewajiban "satu suara" DPD juga disampaikan Ketua Harian Nurdin Halid. Wacana termasuk dorongan Munaslub harus dibicarakan sesuai mekanisme aturan partai.
"Nggak boleh ada oknum ketua DPD ambil langkah di luar koridor yang merupakan kesepakatan Partai Golkar. Yang pasti di (poin) keputusan rapat ketiga sudah dinyatakan bahwa bila praperadilan ditolak, maka rapat pleno menggelar (bahasan) untuk diadakan Munas," ujar Nurdin.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mendorong agar kelompok DPD I yang menginginkan pergantian Setya Novanto dari posisi ketum menggalang dukungan. Munaslub, menurutnya, harus segera digelar.
"Kalau memang mereka memiliki keyakinan, punya jalan yang terbaik, ya segera saja mereka ambil inisiatif mengundang teman-teman yang lain dan yakinkan teman-teman yang lain jalan yang terbaik dari partai kita adalah segera menggelar munas," ujar Akbar. (fdn/fdn)











































