Dana Hibah PAUD Terhalang Izin, Anies Koordinasi dengan Kemendikbud

Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Sopan Adrianto mendorong penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk tertib administrasi. Apabila tidak, maka menurutnya tidak dapat menerima anggaran dari Pemprov DKI.

Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Anies ingin mekanisme untuk PAUD lebih mudah.

"Jadi kami nanti akan segera, kan kebetulan dekat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Dan di Kemendikbud kami mengenal banyak di situ. Nanti kami akan bicara," kata Anies di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (26/11/2017).

Baca juga: Penyerapan Tak Maksimal, Pemprov DKI Minta PAUD Tertib Administrasi

Anies pun mengaku akan menyambangi PAUD-PAUD di Ibu Kota. Dia ingin pengaturan dana hibah untuk PAUD lebih mudah.

"Kita akan mengatur supaya PAUD-PAUD itu mekanismenya lebih mudah. Saya akan keliling datangi PAUD-PAUD," ucap Anies.

Anies mengatakan Pemprov DKI saat ini telah menganggarkan dana sebesar Rp 63 miliar bagi PAUD. Menurutnya, selama ini banyak PAUD yang masih menggunakan dana mandiri.

"Karenanya untuk pertama kalinya kita mengalokasikan dana Rp 63 miliar untuk hibah bagi PAUD di seluruh Jakarta. Kenapa kita berikan, karena selama ini PAUD itu dana mandiri," tuturnya.

Sebelumnya, Kadisdik DKI Sopan Adrianto menyebut anggaran PAUD hanya terserap dari Rp 56 miliar dari anggaran Rp 80 miliar. Sopan menyoroti masih banyaknya PAUD yang belum berstandar mulai dari persyaratan murid, kualifikasi guru, hingga izin operasional. Dia menyebut aturan administrasi tersebut merupakan hal yang baku dari pemerintah pusat.

"Kan seharusnya minimal murid ada 12 tapi ada 3 yang sudah dibikin. Jadi dari Rp 80 miliar baru bisa terserap Rp 56 miliar. Karena untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah pusat ada syaratnya," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

"Kan aturan pemerintah sudah mengatur seperti itu. Bukan Dinas Pendidikan mempersulit. Makanya kita sosialisasikan. Kita kan ingin segera ketemu, diskusi, ini loh PAUD," sebutnya. (fdu/dhn)