DetikNews
Jumat 24 November 2017, 19:27 WIB

Polemik Setya Novanto, Golkar Disebut Bisa Jadi 'Zombie'

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Polemik Setya Novanto, Golkar Disebut Bisa Jadi Zombie Diskusi PARA Syndicate (Kanavino/detikcom)
Jakarta - Peneliti senior CSIS J Kristiadi menilai polemik yang terjadi di kalangan internal Golkar saat ini menjadikan partai tersebut kehilangan roh. Jika tak segera diselamatkan, Kristiadi menyebut, Golkar bisa seperti zombie.

"Golkar sekarang ini sudah kehilangan rohnya, Golkar harus menemukan rohnya kembali. Sebab, kalau dibiarkan, tentu Golkar menjadi monster atau zombie. Zombie yang makhluk tidak jelas asal-usulnya dan bentuknya, tapi hidup dan merusak tatanan," kata Kristiadi.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017). Diskusi itu bertajuk '2019 Paska Setnov: Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR'.

Kristiadi menegaskan permasalahan yang dihadapi Golkar bukan hanya soal pergantian Ketum Setya Novanto, tetapi juga bagaimana menjadikan partai berlambang pohon beringin itu tetap jaya ke depannya. Golkar disebutnya juga pernah mengalami masalah serupa, bahkan lebih besar saat menghadapi transisi dari Orde Baru ke era Reformasi. Namun, kata Kristiadi, Golkar tetap survive.


"Persoalan Golkar tidak sekadar reposisi Novanto dan ketua umum, tetapi bagaimana sebetulnya Golkar mau jaya, bisa mengatasi transformasi politik dari bagian kekuasaan otoriter menjadi bagian dari kekuasaan demokrasi bisa survive luar biasa," tegasnya.

Karena itu, Kristiadi meminta Golkar menjadi partai yang kuat dengan gagasan dan ideologi, bukan kuat dengan para saudagar yang seperti beternak politik. Golkar juga diharapkan menjadi partai yang terbuka dan plural.

"Pertama, gagasan, ideologi. Ini ada ketua umum sudah tersangkut (masalah) triliunan rupiah. Dan Ketua DPR. Yang sebetulnya martabat Ketua DPR itu martabat yang tinggi. Seperempat malaikat, tiga perempat manusia. Karena dia dipilih bukan berdasarkan, tidak semata-mata partai, tapi bermartabat," urai Kristiadi.


"Dia mempunyai nilai mulia yang jadi punya acuan. Tapi kita tidak lihat dalam sosok yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum maupun Ketua DPR. Sebetulnya Golkar itu memerlukan malapetaka jenis apa lagi, yang lebih dari saat ini, untuk sadar?" tambah dia.

Kondisi Golkar yang sedang mengalami dinamika ini pun tak luput dari sorotan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta ini menilai Golkar saat ini hanya merekrut tokoh yang populer namun mengesampingkan kader yang telah teruji dalam mengurusi partai.

"Nah, ini yang jadi problem. Akibat ini semua, rekrutmen sumber insani, Partai Golkar menjadi by pass, yaitu mengambil tokoh populer pada suatu wilayah, mengambil orang kaya, mengambil kerabat birokrat, mengambil kerabat orang uang memiliki kapasitas dari lingkungannya sehingga struktur organisasi tata kerja dan roh organisasinya mati ini, ini problem," kata Dedi.


Menurut Dedi, hal itu berpangkal dari politik yang pragmatis dan transaksional. Partai saat ini juga hanya berorientasi pada suara dibandingkan dengan menjual ideologi dan gagasan.

"Problemnya juga disebabkan oleh sistem pemilu. Sistem pemilu kita yang berbasis proporsional terbuka, suara terbanyak. Yang menjadi problem di sini adalah orang yang setiap hari mikir, setiap hari ngurus ideologi, setiap hari ngurus organisasi, setiap hari ngurus pengaderan bisa jadi, ketika turun ke lapangan nyalon tidak terpilih. Kenapa? Karena rakyat kita, basic konstituen rakyat kita saat ini, tidak lagi terikat sama ideologi itu," paparnya.

Kondisi itu, menurut Dedi, menyebabkan para aktivis yang memang memperjuangkan ideologi dan nilai-nilai secara benar tak pernah mendapatkan ruang. Mereka tersisihkan oleh orang yang mempunyai uang dan kekayaan.

"Dia terikat pada pendekatan pragmatisme politik, transaksional, sehingga para aktivis tidak pernah punya ruang menang untuk pileg. Kenapa? Dia tidak memiliki isi tas yang memadai. Sedangkan kualitas, popularitasnya nggak cukup," tutur Dedi.

Seperti diketahui, kondisi politik di tubuh Golkar memanas menyusul penahanan Novanto oleh KPK karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. DPP Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan Novanto untuk memutuskan sikap selanjutnya. Sementara itu, sejumlah DPD I Golkar dan para sesepuh partai meminta agar munaslub segera digelar untuk melengserkan Novanto dari kursi Golkar 1.
(knv/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed