Pemprov DKI Beri Program Beras Murah, Baru 24% PNS yang Manfaatkan

Jakarta - Pemprov DKI memiliki program pengadaan beras murah untuk PNS yang dilakukan dengan memotong tunjangan kinerja daerah. Namun hingga saat ini baru 24 persen PNS yang memanfaatkan program beras murah tersebut.

"Pegawai kita kan ada 70 ribu, sekarang baru sekitar 24 persen, tadi sekitar 17 ribuan yang baru memanfaatkan program itu," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Darjamuni mengungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta DKPKP DKI Jakarta meningkatkan persentase tersebut dalam beberapa bulan ke depan. DKPKP DKI Jakarta diminta melakukan sosialisasi lebih masif.

"Tadi Pak Wagub mengarahkan supaya lebih disosialisasikan lagi, minimal dalam 6-7 bulan ini katanya sudah bisa mencapai di atas 50 persen," kata dia.

Darjamuni menjelaskan beras tersebut dijual Rp 12.500 per kg, lebih murah dari harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 12.800. Setiap jiwa berhak membeli satu pak berisi 5 kg beras setiap bulannya.

"Nah, ini sudah jauh dari harga pasar. HET saja kita Rp 12.800," ujarnya.

Menurut Darjamuni, harga beras untuk PNS tahun ini lebih murah dibanding harga tahun sebelumnya. Tahun lalu harga beras untuk PNS sebesar Rp 13 ribu.

"Sekarang Rp 12.500 karena adanya kebijakan Permendag Nomor 57 Tahun 2017, ada harga eceran tertinggi beras," ucap Darjamuni.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyampaikan Pemprov DKI Jakarta memiliki program beras berkualitas baik atau premium. Beras tersebut dijual dengan harga murah kepada para PNS DKI Jakarta.

"Kami punya program penyaluran beras berkualitas baik dengan harga sangat terjangkau kepada seluruh PNS di DKI yang akan kami tingkatkan," ujar Sandi. (nvl/nvl)