DetikNews
Rabu 22 November 2017, 20:05 WIB

Dorong Munaslub, Sejumlah DPD Golkar Menghadap ke JK Minta Dukungan

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Dorong Munaslub, Sejumlah DPD Golkar Menghadap ke JK Minta Dukungan Ketua DPD I Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono (Kanavino/detikcom)
Jakarta - Sejumlah DPD I Partai Golkar mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka meminta dukungan agar munaslub untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar bisa terealisasi.

"Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono di Jl Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/11/2017).

Wisnu menerangkan dia menjadi juru bicara dalam pertemuan yang digelar pada Senin (20/11) malam itu. Pimpinan DPD provinsi Golkar yang hadir adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DIY, Sulbar, dan Bangka Belitung.

"Yang kemarin hadir hari pertama adalah saya sebagai juru bicara karena saya paling tua," terangnya.


Bukan hanya delapan DPD, Wisnu akan terus meminta dukungan kepada DPD lain terkait desakan munaslub tersebut. Setelah itu, surat yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada pengurus DPP.

Wisnu mengingatkan, sesuai dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai, munaslub bisa terselenggara bila mendapat dukungan dua pertiga dari 34 DPD I yang ada. Mereka menginginkan agar Novanto segera diganti dari posisinya sebagai Ketum Golkar mengingat kini Ketua DPR itu ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Paling tidak dua pertiga (dari DPD) sudah tanda tangan, kita sampaikan ke DPP," ucap Wisnu.


Dia pun mengatakan posisi DPD I lebih kuat daripada hasil pleno DPP Golkar, sehingga hasil pleno Golkar semalam posisinya berada di bawah mereka.

"Dengan demikian, sesuai dengan AD/ART, kuat mana keputusan dari kita kemarin ditandatangani oleh dua pertiga lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tegas dia.

Selain itu, Wisnu juga mengutarakan harapan JK terhadap Golkar dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, JK ingin ada perbaikan di tubuh Golkar. Dia juga menyoroti soal elektabilitas Golkar yang turun sejak masalah Novanto ini bergulir dan dikatakannya akan berdampak pada hasil pileg dan pilpres.


"Harus segara ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen, kan menyulitkan presiden yang diusung oleh kita pada periode yang akan datang karena di DPR kita tidak terlalu berperan, katakanlah 7-8 persen," tuturnya.

Menurut Wisnu, munaslub perlu digelar mengingat Pilkada 2018 semakin dekat. Golkar, sambung dia, perlu mengembalikan kepercayaan rakyat agar bisa memenangi pesta demokrasi tersebut.

"Munaslub segera mengambil alih, melaksanakan munaslub untuk memilih pemimpin baru karena kita berkejaran. Bulan Juni yang akan datang kan pilkada," sebut Wisnu.


Seperti diketahui, rapat pleno Golkar memutuskan tidak memecat Novanto sebagai ketua umum. DPP akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga praperadilan Novanto.

Bila nantinya Novanto menang praperadilan melawan KPK dan status tersangkanya gugur kembali, Novanto tetap akan terus menjadi ketum.

Bila praperadilannya kalah, Novanto akan diminta mengundurkan diri. Jika tidak mau, Golkar baru akan menggelar munaslub. Ini juga berlaku pada posisi Novanto sebagai Ketua DPR.
(knv/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed