"Orangnya adalah semua yang kompeten dan relevan untuk bisa membantu percepatan pembangunan dan sesuai dengan pergubnya. Pergubnya adalah bisa PNS dan non-PNS," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).
Anies belum memastikan apakah anggota tim ini akan diseleksi atau ditunjuk. "Beda-beda," jawabnya.
TGUPP menjadi sorotan karena anggarannya naik 12 kali lipat. Saat dilihat di situs apbd.jakarta.go.id, anggaran TGUPP dianggarkan sebesar Rp 28,99 miliar, naik 12 kali lipat dari draf anggaran yang sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar.
Anies menjelaskan, meski kenaikan anggaran TGUPP tampak menarik perhatian, menurutnya, itu adalah bagian dari praktik good governance. Praktik tata kelola pemerintahan dijalankan dengan transparan.
"Kami malah yakin dengan cara seperti ini, maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai stafnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," ujarnya. (imk/tor)











































