.webp)
Dua pemimpin sekutu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berbeda pandangan soal kesepakatan perdamaian Jalur Gaza. Netanyahu menegaskan pemerintahannya tetap berkomitmen kebutuhan keamanan di Gaza. Mempertebal kabar hubungan Netanyahu dan Trump retak.
Netanyahu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Middle East Monitor, Kamis (6/8), mempertegas penolakannya terhadap kesepakatan Gaza, meskipun dirinya telah menerima jaminan dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace bahwa penarikan pasukan Israel baru akan dilakukan setelah Hamas melucuti senjatanya.
Dalam video yang diunggah ke akun media sosialnya pada Selasa (4/8) malam, Netanyahu mengatakan bahwa tim Trump "meyakini mereka dapat mewujudkan perlucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sedang mengkajinya. Mereka mengirimkan draf kepada kami--kami tidak menyetujuinya, itu bukan draf dari kami. Kami telah mengirimkan tanggapan kami," kata Netanyahu dalam pernyataan video tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu setelah surat kabar Israel Hayom, yang mengutip sumber Israel tanpa menyebut nama, melaporkan bahwa PM Israel itu menyampaikan penolakan dalam pertemuan dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk urusan Gaza, Nickolay Mladenov, pada Senin (3/8).
Ditegaskan Netanyahu, dalam pernyataan videonya, bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen pada apa yang disebutnya sebagai "kebutuhan keamanan" di Jalur Gaza. Pemimpin saya kanan Israel itu kembali menegaskan bahwa militer Israel tidak akan mundur dari posisinya di Jalur Gaza hingga Hamas dilucuti senjatannya sepenuhnya.
Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahannya telah menginstruksikan militer Israel untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi tentara, warga sipil, dan wilayah Israel.
Netanyahu menambahkan bahwa pengaturan apa pun di masa depan terkait Gaza harus memastikan bahwa ancaman keamanan tidak muncul kembali. Perkembangan situasi ini dilaporkan saat tekanan terhadap PM Israel itu terus meningkat dari kubu sayap kanan dalam koalisi pemerintahannya agar menolak kesepakatan Gaza.
Dua menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Netanyahu meminta pemungutan suara ulang terkait kesepakatan Gaza itu pada Selasa (4/8) waktu setempat, dengan alasan bahwa kesepakatan itu tidak mencerminkan apa yang telah dibahas sebelumnya.
 Warga Palestina menghadiri pemakaman 112 anggota keluarga besar Hassayna dan Abu Sharia-yang tewas akibat serangan Israel pada tahun 2023 dan jenazahnya telah dievakuasi dari bawah reruntuhan menurut keterangan Pertahanan Sipil Gaza, di Kota Gaza, 4 Agustus 2026. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas) |
Pemungutan suara ulang itu dicetuskan setelah kabinet keamanan Israel, menurut laporan AFP, sebenarnya telah menyetujui kesepakatan Gaza itu melalui pemungutan suara di kalangan menteri dan jajaran pejabat kabinet pemerintahan Tel Aviv.
Kesepakatan Gaza yang diumumkan oleh Trump dan Dewan Perdamaian bentukannya pada 31 Juli lalu, mencakup roadmap terperinci untuk tahap berikutnya dari gencatan senjata Gaza, seperti pengaturan keamanan, administratif, dan transisi di Jalur Gaza, serta usulan jalur politik.
Kesepakatan yang didasarkan pada rencana perdamaian Gaza berisi 20 poin usulan Trump itu juga mengatur soal perlucutan senjata Hamas--yang disebut oleh Hamas sebagai pengumpulan senjata berat tanpa keterlibatan Tel Aviv--dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
Kabar Hubungan Trump dan Netanyahu Retak
Mantan PM Israel Ehud Barak menyebut Netanyahu kini diabaikan oleh Trump. Barak menilai sikap Trump yang "tidak lagi" terlalu memedulikan Netanyahu, mengkhawatirkan bagi Tel Aviv.
Barak menyinggung kerangka kerja baru terkait Jalur Gaza, yang disebutnya meminggirkan Israel, dan keputusan Trump membatalkan rencana serangan terhadap Iran, yang sebelumnya dilaporkan akan dilancarkan bersama-sama dengan Israel.
"Bahasa dalam kesepakatan itu sangat ambigu, namun arah umumnya jelas. Israel dan tuntutannya telah diabaikan," kata Barak dalam wawancara dengan media Israel KAN, seperti dilansir Anadolu Agency dan Middle East Monitor, Senin (3/8).
 Mantan PM Israel Ehud Barak. (JACK GUEZ/AFP) |
Barak menyebut kerangka kerja terkait Gaza tidak mensyaratkan perlucutan senjata total oleh Hamas, penyingkiran senjata dari Gaza, ataupun pengasingan para pemimpin Hamas. "Sebaliknya, kesepakatan itu berbicara mengenai penghentian pembunuhan dan kembali pada kendali 53% atas Jalur Gaza, bukan 65%," ujarnya.
Barak menggambarkan situasi itu sebagai "kenyataan pahit". "Kenyataan pahitnya adalah Trump tidak lagi memedulikan Netanyahu, dan semua ini sangat mengkhawatirkan," ucapnya.
PM Israel periode tahun 1999-2001 itu menilai bahwa Netanyahu telah "benar-benar kehilangan daya tawar" di hadapan Trump. Menurut Barak, lingkaran dalam Presiden AS itu juga telah kehilangan kepercayaan terhadap PM Israel tersebut.
"Hubungan Trump dengannya (Netanyahu-red) telah mengalami keretakan yang dalam," ujarnya.
