RAPBD Banten Rp 11 Triliun, Gaji PNS-nya Rp 1,9 Triliun

Serang - Rancangan APBD Provinsi Banten 2018 mencapai sekitar Rp 11,3 triliun. Sebesar Rp 6,8 triliun digunakan untuk belanja tidak langsung dan Rp 4,5 triliun untuk belanja langsung pemerintah provinsi.

Jumlah RAPBD tersebut disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 antara Pemprov dan DPRD di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Senin (20/11/2017) malam.

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina menyatakan, dalam belanja tidak langsung, Rp 6,8 triliun itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,9 triliun, hibah Rp 2,1 triliun, belanja bantuan sosial Rp 67 miliar, belanja bagi hasil ke kabupaten dan kota Rp 2,2 triliun, serta belanja tidak terduga Rp 32 miliar.

Hudaya memberikan catatan bahwa, terkait belanja hibah Rp 2,1 triliun, pembagiannya adalah Rp 1,9 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan sisanya, Rp 95 miliar, untuk organisasi pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

"Jadi bukan tanpa tujuan, tapi untuk kepentingan BOS, SD, SMP, dan sekolah swasta," kata Hudaya kepada wartawan.

Belanja langsung tahun ini, menurut Hudaya, mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4,5 triliun. Atas kenaikan ini, Hudaya mengatakan, akan lebih banyak belanja modal yang dikeluarkan pemprov terkait, misalnya, pembangunan dan tidak kurang dari 550 ruang kelas baru setingkat SMA/SMK akan dibangun.

Sedangkan soal bantuan keuangan untuk 8 kabupaten dan kota, Hudaya mengatakan, Kabupaten Pandeglang mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp 55 miliar, Lebak Rp 78,3 miliar, Tangerang Rp 70 miliar, Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Kota Serang Rp 30 miliar, Cilegon Rp 30 miliar, dan Tangerang Selatan Rp 65 miliar.

Yang menarik, dalam RAPBD 2018, Gubernur Banten secara khusus berinisiatif memberikan hibah kepada 3.264 pesantren di Banten. Hibah tersebut dianggarkan sebesar Rp 20 juta atau total hampir Rp 65 miliar.

"Gubernur punya komitmen mungkin terhadap pesantren, sehingga minta disepakati ke DPRD," katanya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim sebelumnya mengatakan, dalam RAPBD 2018, ia mengalokasikan sekitar Rp 300 miliar untuk rencana program kesehatan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengobatan gratis terhadap warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

"Rp 300 miliar per tahun cukuplah, tapi kita lihat perkembangannya," kata Gubernur Wahidin. (bri/asp)