"Sampai September kemarin ada 10 ribu (laporan). Yang lain hanya 'halo'. Itu kita hitung sebagai informasi masuk," kata Bibit usai pertemuan di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Namun laporan ini tak dibahas secara khusus dalam pertemuan tadi. Bibit hanya menyampaikan secara umum permasalahan krusial pengalokasian dana desa di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biasanya mereka enggak mau ngomong. Kita akan lindungi pelapor. Kalau di KPK itu lindungi pelapor," kata mantan pimpinan KPK ini.
Bibit berharap KSP semakin paham soal potensi penyalahgunaan dana desa setelah diskusi ini. Selain penyalahgunaan dana, ada pula permasalahan lain.
"Misalnya ada keributan, kemudian ada berantem segala macam. Kan ada to rebutan jadi kepala desa. Jadi masalah-masalah yang meresahkan masyarakat itu supaya Kepala Staf Presiden lebih cepat tahu," kata Bibit. (bag/nvl)











































