DetikNews
Minggu 19 November 2017, 15:39 WIB

KPU diminta Tidak Jadikan Sipol Jadi Instrumen Utama Loloskan Parpol

Hary Lukita Wardani - detikNews
KPU diminta Tidak Jadikan Sipol Jadi Instrumen Utama Loloskan Parpol Foto: Ketua Kode Inisiatif Veri Yunaidi. (Lukita-detikcom)
Jakarta - Proses sistem informasi partai politik (Sipol) kerap menjadi lahan polemik saat pendaftaran pemilu. Ketua Kode Inisiatif Veri Yunaidi menjabarkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari.

"Soal sipol harus diposisikan betul di KPU, jadi KPU memperhatikan Bawaslu bahwa sipol itukan dia merupakan instrumen administratif, oleh karena itu dia tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen untuk menjadi indikator untuk memutuskan apakah parpol tertentu memenuhi syarat atau tidak," ujar Veri di Kantor Kode Inisiatif, Jalam Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017).

Veri menjelaskan salah satu cara agar sipol tidak menjadi sengketa lagi yaitu dengan membalik proses. Selain itu ada pendampingan tidak hanya sipol tapi ada bukti fisik.

"Itu membalik proses itu cukup bagus ya bagi saya dalam artian bahwa parpol harus ada dokumen fisiknya. Begitu dokumen fisik itu diterima memenuhi syarat atau tidak. Misalnya lengkap atau tidak untuk kroscek dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang," jelas Veri.

"Untuk memasukkan ke dalam sipol tentu KPU harus melakukan pendampingan atau bagaimana ada pelayanan kepada KPU sehingga bukti fisik yang nanti diserahkan nanti bisa terdokumentasi ke dalam sipol. Intinya sipol wajib itu supaya dokumen fisik masuk ke dalam sistem," ucap dia.

Menurut Veri, pendampingan itu perlu dilakukan agar dokumen yang sudah masuk ke sipol bisa terverifikasi dengan baik. Juga dipastikan server dari KPU tidak cepat down.

"Sehingga kalau dokumen sudah masuk di dalam sipol, proses verifikasi administrasi berkas, dukungan kepengurusan itu bisa diidentifikasi dengan baik," kata Veri.

Veri juga memberikan masukan ke KPU agar memastikan semua dokumen yang masuk dapat terjaga dengan baik. Tidak ada dokumen hilang ataupun dimanipulasi.

"Soal maintenance dan down itu kan kewajiban KPU untuk memastikan bahwa dokumen yang masuk itu terjaga. Misalnya tidak hilang, dimanipulasi, itu yang harus dipastikan sebenarnya," ungkapnya.
(lkw/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed