Jumat 17 November 2017, 23:18 WIB
Pengacara Novanto akan Tuntut KPK ke Pengadilan HAM Internasional
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (Agung Pambudhy/detikcom)
FOKUS BERITA:
Setya Novanto Melawan dari Rutan
Jakarta -
KPK resmi menahan Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP selama 20 hari ke depan. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mempertanyakan wewenang KPK terkait penahanan tersebut.
"Ya, itu kan dia boleh omong sesuka dia kan, ya sekarang saya kembalikan, sejak kapan KPK punya wewenang dan berdasarkan undang-undang apa, pasal berapa, bisa menahan orang yang tanpa diperiksa," kata Fredrich di RSCM Kencana, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).
Penahanan Novanto dalam kondisi sakit juga dikritiknya. Menurutnya, penahanan ini sebagai pelanggaran HAM. Fredrich berencana menuntut penahanan kliennya ini ke pengadilan HAM internasional.
"Kemudian juga dalam keadaan sakit cukup serius. Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional yang di mana jelas, saya sudah lihat caranya kerja begini. Kami sudah merencanakan kita akan menuntut di pengadilan HAM internasional. Jadi saya persiapkan dalam waktu segera," tuturnya.
Fredrich menolak menandatangani surat penahanan yang ditunjukkan oleh penyidik KPK. Penolakan itu dilakukan karena, menurutnya, tak ada alasan hukum.
"Kan mereka maksa supaya kita menandatangani dan kita menolak. Jadi sekarang menyatakan sudah itu kan sepihak mereka, kita tidak pernah dalam hal ini menerima karena itu ada pelanggaran HAM dan tidak ada alasan hukum," ucap dia.
Fredrich sempat berdebat dengan penyidik KPK atas penahanan ini. Dia mempertanyakan alasan hukum atas penahanan Novanto.
"Saya tanya sama penyidik, 'Hak apa Saudara menahan klien saya?' (Dijawab) 'Saya kan punya kuasa.' Lo, saya tanya, 'UU nomor berapa?' Saya tanya, 'Sekarang UU Hukum Acara Pidana Tahun 81 apakah berlaku untuk KPK?' (Dijawab) 'Berlaku'. 'La, tolong sebutkan, saya kok saya cari-cari nggak ketemu yang bisa menahan orang dalam (kondisi) belum diperiksa dan langsung ditahan dan keadaan sakit cukup serius?'. Nggak bisa jawab. 'Ya, pokoknya saya punya kuasa.' Ini jawaban penyidik KPK," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur yang sah dalam penahanan serta pembantaran Novanto.
"Kami pastikan proses penahanan tersebut sah. Kami memastikan itu sejak surat perintah penahanan kita terbitkan dan juga kita bacakan. Bahkan juga kita serahkan untuk berita acara penahanan satu rangkap kepada istri tersangka. Pembantarannya pun saya kira demikian," kata Febri kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).
Febri memastikan semua opsi sudah diberikan kepada pihak Novanto sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan beberapa tahapan persetujuan sudah ditawarkan, baik kepada Ketua DPR itu maupun yang mewakilinya.
Saat ini Novanto masih menjalani perawatan di RSCM. Selama proses itu, dia akan mendapat penjagaan dari KPK dan Polri.
(jbr/tor)
"Ya, itu kan dia boleh omong sesuka dia kan, ya sekarang saya kembalikan, sejak kapan KPK punya wewenang dan berdasarkan undang-undang apa, pasal berapa, bisa menahan orang yang tanpa diperiksa," kata Fredrich di RSCM Kencana, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).
"Kemudian juga dalam keadaan sakit cukup serius. Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional yang di mana jelas, saya sudah lihat caranya kerja begini. Kami sudah merencanakan kita akan menuntut di pengadilan HAM internasional. Jadi saya persiapkan dalam waktu segera," tuturnya.
Fredrich menolak menandatangani surat penahanan yang ditunjukkan oleh penyidik KPK. Penolakan itu dilakukan karena, menurutnya, tak ada alasan hukum.
Baca juga: KPK Akhirnya Menahan 20 Hari Setya Novanto |
"Kan mereka maksa supaya kita menandatangani dan kita menolak. Jadi sekarang menyatakan sudah itu kan sepihak mereka, kita tidak pernah dalam hal ini menerima karena itu ada pelanggaran HAM dan tidak ada alasan hukum," ucap dia.
Fredrich sempat berdebat dengan penyidik KPK atas penahanan ini. Dia mempertanyakan alasan hukum atas penahanan Novanto.
"Saya tanya sama penyidik, 'Hak apa Saudara menahan klien saya?' (Dijawab) 'Saya kan punya kuasa.' Lo, saya tanya, 'UU nomor berapa?' Saya tanya, 'Sekarang UU Hukum Acara Pidana Tahun 81 apakah berlaku untuk KPK?' (Dijawab) 'Berlaku'. 'La, tolong sebutkan, saya kok saya cari-cari nggak ketemu yang bisa menahan orang dalam (kondisi) belum diperiksa dan langsung ditahan dan keadaan sakit cukup serius?'. Nggak bisa jawab. 'Ya, pokoknya saya punya kuasa.' Ini jawaban penyidik KPK," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur yang sah dalam penahanan serta pembantaran Novanto.
"Kami pastikan proses penahanan tersebut sah. Kami memastikan itu sejak surat perintah penahanan kita terbitkan dan juga kita bacakan. Bahkan juga kita serahkan untuk berita acara penahanan satu rangkap kepada istri tersangka. Pembantarannya pun saya kira demikian," kata Febri kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/11).
Febri memastikan semua opsi sudah diberikan kepada pihak Novanto sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan beberapa tahapan persetujuan sudah ditawarkan, baik kepada Ketua DPR itu maupun yang mewakilinya.
Saat ini Novanto masih menjalani perawatan di RSCM. Selama proses itu, dia akan mendapat penjagaan dari KPK dan Polri.
(jbr/tor)
