UU Sapu Jagat Dinilai Mendesak untuk Rampingkan Obesitas Hukum

Jakarta - 62 Ribu regulasi yang tersebar di berbagai lembaga membuat pembangunan terhambat. Untuk merampingkannya maka perlu dibuat payung hukum yaitu UU perampingan obesitas hukum untuk menyapu semua regulasi yang tumpang tindih.

"UU Konsolidasi diletakkan sebagai sumber kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpres omnibus. Perpres omnibus terikat kuat dengan UU Konsolidasi yang sudah secara jelas dan tegas mengatur subyek norma-norma yang akan diharmonisasi," kata ahli hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat, Mirza Satria Buana PhD kepada detikcom, Kamis (16/11/2017).

Omnibus law dapat dianggap sebagai UU 'sapu jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU.

"Praktik omnibus law pernah dilakukan oleh Irlandia untuk melakukan perampingan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU omnibus menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktek omnibus law," kata Mirza yang meraih PhD dari University of Queensland, Australia.

Menurut Mirza, kewenangan yang muncul dari UU itu akan relatif aman dari kepentingan politik. Karena UU Konsolidasi sendiri telah menjalani proses legislasi antara lembaga-lembaga terkait, sehingga Perpres omnibus pun tidak dapat diselewengkan oleh penguasa.

"Dalam konteks hierarki perundang-undangan inilah eksistensi consolidation law diperlukan guna mengisi celah sistematisasi hukum perundang-undangan," papar Mirza.

Mirza juga ikut dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 di Jember pada 10-13 November 2017. KNHTN menghasilkan Rekomendasi Jember yang meminta segera dirampingkan regulasi di Indonesia karena sudah sangat banyak.

Baca juga: Timbulkan Konflik, Seluruh Uji Materi Peraturan Harusnya di Bawah MK

Salah satu rekomendasinya yaitu uji materi seluruh peraturan perundangan di bawah Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, uji materi di Mahkamah Agung (MA) dinilai tak efektif. (rvk/asp)