Rabu 15 November 2017, 09:04 WIB
Tak Beri PMD untuk 5 BUMD, Sandiaga: Mereka Harus Mandiri
Foto: Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno (Zhacky/detikcom)
Jakarta -
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak memberikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) pada lima badan usaha milik daerah (BUMD). Sandiaga yakin BUMD tersebut dapat lebih profesional dan flesksibel dalam menjalankan usahanya.
BUMD yang tidak lagi diberi PMD adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.
"BUMD kemarin yang semuanya dengan mendukung secara full bahwa mereka harus mandiri semuanya dari lima BUMD yang (PMD-nya) pernah diusulkan dan bertemu saya dan 'Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri'" kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Sandiaga mengaku pernah juga melakukan hal tersebut pada perusahaan di bawah kepemimpinannya. Karena itu, dia yakin BUMD tersebut dapat berjalan mandiri dan tetap menjaga tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai perusahaan milik pemerintah daerah.
"Alhamdulillah saya dulu di dunia usaha mendorong perusahaan-perusahaan di bawah kepemimpinan saya mandiri dan begitu mereka diberikan keleluasaan. Tentunya menjaga tupoksi karena kan mereka bisa profesional dan bisa berkembang lebih besar lagi. Dan kita harapkan BUMD-BUMD kita nih champions," paparnya.
Sandiaga mengaku telah bertemu secara langsung dengan jajaran direksi dari lima BUMD tersebut. Menurutnya, masing-masing pimpinan BUMD menyanggupi.
"Ini arah kita kebijakan seperti ini. Dulu waktu gua bangun usaha itu, kalau kita dikasih fkeksibilitas untuk mendapatkan pendanaan dari bukan dari non pemegang saham,ternyata kita menjadi lebih terpacu gitu. Jadi lebih hati-hati, bisa menjadi lebih kreatif, lebih solutif," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan tidak menganggarkan dana PMD pada lima BUMD. Usulan sebagai cara untuk menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun.
"Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub, Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, dinolkan semua," kata Sekda DKI Saefullah di DPRD DKI, Selasa (14/11/2017).
(fdu/idh)
BUMD yang tidak lagi diberi PMD adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.
"BUMD kemarin yang semuanya dengan mendukung secara full bahwa mereka harus mandiri semuanya dari lima BUMD yang (PMD-nya) pernah diusulkan dan bertemu saya dan 'Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri'" kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).
Sandiaga mengaku pernah juga melakukan hal tersebut pada perusahaan di bawah kepemimpinannya. Karena itu, dia yakin BUMD tersebut dapat berjalan mandiri dan tetap menjaga tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai perusahaan milik pemerintah daerah.
"Alhamdulillah saya dulu di dunia usaha mendorong perusahaan-perusahaan di bawah kepemimpinan saya mandiri dan begitu mereka diberikan keleluasaan. Tentunya menjaga tupoksi karena kan mereka bisa profesional dan bisa berkembang lebih besar lagi. Dan kita harapkan BUMD-BUMD kita nih champions," paparnya.
Sandiaga mengaku telah bertemu secara langsung dengan jajaran direksi dari lima BUMD tersebut. Menurutnya, masing-masing pimpinan BUMD menyanggupi.
"Ini arah kita kebijakan seperti ini. Dulu waktu gua bangun usaha itu, kalau kita dikasih fkeksibilitas untuk mendapatkan pendanaan dari bukan dari non pemegang saham,ternyata kita menjadi lebih terpacu gitu. Jadi lebih hati-hati, bisa menjadi lebih kreatif, lebih solutif," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan tidak menganggarkan dana PMD pada lima BUMD. Usulan sebagai cara untuk menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun.
"Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub, Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, dinolkan semua," kata Sekda DKI Saefullah di DPRD DKI, Selasa (14/11/2017).
(fdu/idh)
