Anies-Sandi Usul Hapus PMD 5 BUMD, DPRD Tak Setuju

Jakarta - DPRD DKI mengkritik usulan Pemprov DKI tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada lima BUMD untuk menyiasati defisit anggaran. Anggota Komisi D DPRD DKI meminta Pemprov kembali mengkaji usulan tersebut.

"Harus dievaluasi, kalau masyarakat tidak dapat menguasai BUMD ini apa dampaknya. Ini harus diseriuskan dengan sektor BUMD ini," kata anggota DPRD DKI Bestari Barus dalam rapat revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana tidak setuju bila BUMD yang menangani pangan tidak diberi anggaran PMD. Menurutnya, PMD sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan warga.

"Tugas komersial dan public services itu beda di BUMD. Apa dampaknya kalau BUMD sektor pangan minta kerja sama dengan swasta. Apakah tidak bisa nanti dalam tanda petik sektor pangan, dikontrol oleh swasta," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi B Syarifudin meminta Pemprov DKI mengevaluasi kinerja BUMD yang ada saat ini. Syarifudin berpendapat Pemprov tidak memaksakan diri membantu BUMD yang sudah tidak sehat.

"Dievaluasi kembali BUMD, kalau memang BUMD itu harusnya saham yang 50+1. Kalau di bawah itu bisa dievaluasi," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan cara untuk menutupi kekurangan anggaran RAPBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Yaitu dengan tidak menganggarkan dana pada lima BUMD.

"Setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Wagub, Rp 2,5 triliun kekurangannya sepakat kita untuk mengurangi PMD. Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, dinolkan semua," kata Sekda DKI Saefullah. (fdu/idh)