DetikNews
Selasa 14 November 2017, 19:24 WIB

Pengacara Pastikan Novanto Tak Hadir, KPK: Kami Belum Terima Surat

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Pengacara Pastikan Novanto Tak Hadir, KPK: Kami Belum Terima Surat Jubir KPK Febri Diansyah (Nur Indah/detikcom)
Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, memastikan kliennya besok tidak akan menggenapi panggilan KPK untuk pemeriksaan sebagai tersangka kasus e-KTP. KPK belum menerima surat ketidakhadiran.

"Sejauh ini kita belum dapat pemberitahuan, ya. Kalau pemberitahuan dalam konteks pemeriksaan saksi (untuk Anang Sugiana Sudihardjo), kita sudah terima, ditandatangani yang bersangkutan sendiri. Nanti kita lihat apakah besok datang atau tidak datang," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).

Febri kemudian menyatakan sepatutnya pemenuhan panggilan ini dijadikan bentuk kepatuhan terhadap hukum. Lagi pula alasan yang diajukan, yakni izin Presiden Jokowi, menurutnya, tidak berlaku jika yang bersangkutan menjadi tersangka kasus khusus, seperti pidana korupsi.




"Kita baca secara lebih lengkap UU MD3 tersebut, ada penegasan pengecualian izin tertulis presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya klausul itu tidak bisa digunakan lagi," katanya.

Soal penahanan, KPK belum ke arah sana. Saat ini fokus masih pemeriksaan saksi dan tersangka.

"Kita belum bicara tentang penahanan juga. Karena agendanya pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebenarnya ini harus dilihat juga sebagai kesempatan atau ruang untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut," ujar Febri.

Fredrich Yunadi mengatakan surat ketidakhadiran Setya Novanto sudah dikirim ke KPK hari ini. Surat itu dikirim atas nama Yunadi and Associates.

"Jadi alasannya adalah kita sudah ajukan JR (judicial review) di MK (Mahkamah Konstitusi). Menunggu hasil putusan dari JR," tutur Fredrich kepada detikcom lewat sambungan telepon.

Judicial review atau uji materi di MK yang diajukan adalah Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka. Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR.

Baca Juga: Novanto Sekeluarga dalam Pusaran Kasus e-KTP

Ada pula Pasal 12 UU KPK soal kewenangan KPK memerintahkan instansi terkait melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang. Menurut Fredrich, aturan itu bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi seseorang dinyatakan inkonstitusional.

Fredrich pun membandingkan alasan KPK yang enggan hadir memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket di DPR karena menunggu putusan MK dengan alasan yang dibikinnya itu.

"Sama juga kan, Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) kan juga menyatakan melalui media bahwa KPK tidak akan hadir panggilan Pansus, menunggu MK. Kan sama, kita dalam posisi yang sama," ucapnya.
(nif/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed