.webp)
"Memang Bali ini, di satu wilayah, terutama di Bali Selatan itu sudah cukup padat pembangunan sarana-prasarana hotelnya," terang Wayan di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di (Bali) Selatan memang sudah saatnya harus dipikirkan adanya moratorium pembangunan sarana-prasarana pariwisata," sambung dia.
Ketua DPD PDIP Bali melihat pembangunan sarana dan prasarana, baik itu infrastruktur atau pariwisata di Pulau Dewata belum merata. Sehingga, menurutnya, perlu dipikirkan untuk merencanakan pembangunan di seluruh wilayah Bali.
"Berdasarkan Kabupaten Badung juga ada wilayah di belahan utara, belahan timur dan belahan barat, yang memang saat ini pelaksanaan pembangunannya belum merata, belum adil," ujar Wayan.
"Sehingga ke depan salah satu arah kebijakannya adalah bagaimana meratakan pembangunan di seluruh wilayah di Bali, tidak bertumpu di Kabupaten (Bali) Selatan," jelas dia.
Dia mengatakan akan menjalankan konsep pembangunan yang terpola dan berkesinambungan. Ia mengatakan program ini nantinya akan dijalankan pada tahun 2018 hingga 2023 agar potensi yang ada di Bali tersinergi.
"Bali memang secara khusus diberikan tugas untuk melaksanakan suatu percontohan pelaksanaan pembangunan semesta berencana yang akan kami jalankan sebagai suatu konsep pembangunan di Bali," tuturnya.
Wayan mengatakan, program ini telah dijalankan sebagian oleh kepala daerah yang diusung PDIP sebelumnya. Dia menyebut beberapa daerah yang sebelumnya sudah menjalankan sistem ini ialah Badung, Tabanan, dan Denpasar.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mendeklarasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung dalam Pilgub Bali 2018. PDIP bakal mengusung Wayan sebagai Cagub didampingi oleh Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati selaku Cawagub. (zak/jbr)
