"Sepanjang itu memang tersedia jalur hukumnya, tentu KPK akan menghadapi sesuai aturan hukum yang berlaku juga. Jadi misal ketika ada perlawanan dari aspek substansi, kita menghadapi dengan substansi itu. Jadi ada proses-proses yang dilalui. Yang pasti, KPK akan terus mengembangkan kasus e-KTP ini," ujar Kabiro Humas KPK kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta selatan, Jumat (10/11/2017).
Baca juga: Jumat Keramat untuk Novanto |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novanto disangka terlibat kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP bersama beberapa tersangka lain. Ini kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.
"KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ujar Saut.
Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto disangka melakukan korupsi bersama-sama dengan tersangka lain yang sudah ditetapkan, yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan Anang Sugiana Sudihardjo. (nif/dhn)











































