Digugat SPBU Rp 8 M karena Proyek Underpass, Ini Kata Sandi

Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta digugat oleh UD Nina Usman lantaran omzet SPBU menurun akibat proyek underpass Matraman. Gugatan ganti rugi senilai Rp 8 miliar tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Menanggapi gugatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan belum mengetahui informasi tersebut. Namun, dia menindaklanjuti dengan meminta penjelasan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

"Belum, belum ada (informasi). Nanti saya minta masukan dulu dari Bina Marga," terang Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2017).

Baca juga: Omzet Turun, SPBU Gugat Bina Marga karena Proyek Underpass Matraman

Sandiaga melanjutkan yang mesti dilakukan dalam melaksanakan kebijakan adalah memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Meski demikian, Sandiaga tak menampik dalam pelaksanaan kebijakan Pemprov DKI Jakarta harus pula memikirkan dampaknya.

"Kewajiban Pemprov adalah memastikan tentunya kita sesuai perundangan-undangan, ketentuan yang berlaku. Nanti akan saya lihat. Tapi juga salah satu fungsi dari Pempov kan agar menciptakan iklim usaha yang kondusif," papar dia.

Baca juga: Belum Kantongi Amdal Lalin, Begini Kemacetan di Underpass Matraman

Namun pada dasarnya, lanjut dia, yang terpenting adalah hajat hidup orang banyak harus diprioritaskan.

"Tapi yang penting hajat hidup orang banyak didahulukan oleh Pemrpov tanpa melanggar ketentuan perundangan-undangan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, UD Nina Usman selaku pengelola SPBU menggugat Bina Marga DKI karena omzet SPBU-nya menurun sejak Juli hingga September 2017. Penggugat meminta Bina Marga DKI Jakarta mengganti kerugian Rp 8 miliar. (fdu/rvk)