ADVERTISEMENT

Tentang Aliran Kepercayaan yang Kini Bisa Masuk Kolom Agama KTP

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Selasa, 07 Nov 2017 15:51 WIB
Ilustrasi oleh Edi Wahyono
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk sehingga penghayat kepercayaan bisa masuk kolom agama di KTP. Ketua MK Arief Hidayat menganggap penghayat kepercayaan mengalami perlakuan tak adil ketika tak bisa mencantumkan kepercayaan yang dia anut di KTP.

"Pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif," ujar Arief di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017).

Sidang gugatan ini sudah berlangsung cukup lama dan juga memanggil sejumlah ahli. Salah satu ahli yang dipanggil berasal dari Universitas Indonesia, Sidharta.

"Jadi, sebetulnya agama mana yang disebut diakui dan tidak diakui, kadang-kadang juga tergantung kepentingan politik juga," kata Sidharta yang dikutip detikcom dari risalah sidang pada website MK, Jumat (5/5/2017).

Dia juga menyatakan Indonesia belum punya definisi agama, baik dalam undang-undang atau regulasi lainnya. Dia mencontohkan tentang pengakuan agama Kong Hu Cu di era reformasi yang sebelumnya tak diakui pada zaman Orde Baru. Sehingga pengakuan terhadap agama tertentu, kata dia, sarat akan kepentingan pemangku kebijakan.

"Pada periode kedua Orde Baru, mulai 1978, agama mulai 'diresmikan', saya pakai tanda kutip, karena ini politik," ujar Samsul Marif, saksi ahli lainnya yang juga mengajar mata kuliah Indigenous Religions (Agama-agama Lokal) di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), UGM, Yogyakarta.

Salah satu penghayat kepercayaan yang hadir di persidangan MK pernah menyatakan, aliran kepercayaan sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Padahal di kepercayaan mereka, ada tugas yang harus dituntaskan. Namun mereka merasa didiskriminasi karena tak bisa mencantumkan kepercayaannya.

"Kita punya tugas dari leluhur untuk menjaga sebagai paku bumi Nusantara, bagi kami istilahnya begitu (...) Kami ada jauh sebelum negara kesatuan republik ini ada dan kami betul-betul ingin menitipkan suara hati anak-anak negeri ini," ujar Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan dalam sidang pada 2 Februari 2017 lalu.

Sidang gugatan atas Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ini memang tak secara spesifik membahas definisi dari aliran kepercayaan. Meski demikian, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) pernah menyebut bahwa penghayat kepercayaan di Indonesia berjumlah sekitar 12 juta orang.

[Gambas:Video 20detik]


Prof Dr Edi Sedyawati dalam buku Dialog Budaya Spiritual yang diterbitkan oleh Ditjen Kebudayaan Kemdikbud tahun 2000 memaparkan tentang 'penghayat kepercayaan'. Dia menyoroti aspek keanekaragamannya.

"Tinjauan dari segi substansi akan mengharuskan kita menyimak, apakah kiranya hal yang dipercayai itu. Dalam rumusan yang kita sepakati dewasa ini, untuk merangkum segala rincian penjelasan dari berbagai sistem kepercayaan sekitar "Yang Adikodrati" dan "Yang Tertinggi/Terbenar" itu, kita gunakan "Tuhan Yang Maha Esa"," papar dia.

Dia lalu mencontohkan, ketika konsep 'Yang Maha Benar' adalah tunggal, maka bisa dikatakan bahwa Tuhan adalah persona kepada siapa manusia memohon. Sehingga setiap agama memiliki 'Yang Maha Benar' sebagai tujuan mereka memohon dan berdoa.

"Tipe ini dapat dicontohkan oleh Allah dalam agama Islam dan Nasrani, Isvara dalam agama Hindu-Siwa atau Sang Hyang Widi dalam agama Hindu Dharma di bali sekarang, serta Bungan Malan dalam kepercayaan Dayak Kenyah," kata Sedyawati.

Ada pula tipe yang menganggap 'Yang Maha Benar' adalah jiwa semesta seperti dalam pemikiran Vendata tentang Brahman. Tipe selanjutnya adalah yang menganggap 'Yang Maha Benar' sebagai ketiadaan mutlak yang disebut 'Nirvana', menurut Edi Sedyawati.

Dalam buku yang sama, Prof Dr Usman Pelly, mencontohkan tentang 'bentuk ungkapan' kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut penghayat kepercayaan. Dia mencontohkan tentang Paguyuban Gunung Jati di Jawa Timur yang percaya bahwa selama jagad masih berada di situlah Tuhan berada. Kelompok penghayat itu mengungkapkan jarak antara Tuhan dengan manusia dengan 'adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan' atau 'jauh tanpa batas, dekat tanpa senggolan'.

Usman lalu menjelaskan tentang makna Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bulan November 1981. Ada pun sarasehan itu membuat rumusan sebagai berikut:

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dari pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

"Para penghayat meyakini bahwa semua makhluk di muka bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata Usman Pelly.

Karen Armstrong dalam bukunya, The History of God (1993) yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan, menuliskan bahwa pada mulanya manusia menganggap Tuhan sebagai penyebab pertama bagi segala sesuatu dan penguasa langit dan bumi. Kepercayaan terhadap Tuhan Tertinggi juga dianut oleh suku-suku pribumi Afrika. (bag/tor)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT