DetikNews
Senin 08 Mei 2017, 09:41 WIB

MLKI: Penghayat Kepercayaan 12 Juta Orang

Andi Saputra - detikNews
MLKI: Penghayat Kepercayaan 12 Juta Orang Orang asli Indonesia yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum agama datang. (edy/detikcom).
Jakarta - Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menyebut jumlah anggotanya mencapai 12 juta orang. Mendengar jumlah yang luar biasa banyak itu, para hakim konstitusi kaget.

"Kurang lebih 12.000.000, Pak, anggotanya," kata pengurus MLKI, Engkus Ruswana sebagaimana dikutip dari website MK, Senin (8/5/2017).

Mengetahui jumlah tersebut, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna kaget dan meminta MLKI memberikan data tambahan yang valid. Dengan jumlah yang banyak itu, Palguna meminta untuk melihat permasalahan Penghayat Kepercayaan dengan serius.
MLKI: Penghayat Kepercayaan 12 Juta OrangI Dewa Gede Palguna (ari/detikcom)

"Sekiranya masih mempunyai data yang berkenaan dengan itu, kami terbuka untuk untuk disampaikan kepada Mahkamah ini supaya persoalan ini juga terbuka. Itu 12 juta itu kan bukan angka yang main-main, sekaligus juga bukan sekadar persoalan statistik karena ada persoalan hak mendasar di situ. Oleh karena itu, barangkali dari dari data yang barangkali nanti akan dikemukakan, kalau itu memang benar-benar ada," ujar Palguna.

Sementara itu, hakim konstitusi Suhartoyo mengakui dan mengetahui Penghayat Kepercayaan ada dalam masyarakat hingga hari ini. Ia kemudian menggali data MLKI soal persoalan Penghayat Kepercayaan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Seperti tidak boleh dimakamkan di TPU.

"Saya sendiri orang Yogya, ya, maaf, ya. Tetangga saya, teman juga banyak juga yang mempunyai kepercayaan seperti saudara-saudara. Tapi, rasanya kok saya juga tidak atau belum pernah menemukan ada yang untuk dimakamkan pun kesulitan, kok Bapak punya pengalaman itu? Apakah kemudian itu di semua tempat ataukah hanya satu atau dua kasus yang karena memang pemahaman pejabat tingkat bawah yang ada di pemerintah?" papar Suhartoyo.


Menjawab pertanyaan tersebut, Engkus mencontohkan ibunya sendiri di Ciamis ditolak dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Ada pula anggota MLKI di Brebes dan Bandung dengan kasus serupa.

"Ibu saya sendiri di Ciamis dulu meninggal tidak bisa dikubur, rapat desa dulu, rapat desa setelah disalatkan, baru boleh dikubur, gitu. Jadi kasus-kasus itu akibat dampak dari tadi, si orang tidak beragama ini. Ini khusus kuburan orang beragama, yang tidak beragama tidak boleh. Itu contoh-contoh kasusnya," ujar Engkus dalam sidang yang digelar pada 6 Desember 2016.


Sidang gugatan itu atas permohonan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Mereka menggugat Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pasal tersebut berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Dengan pasal di atas, maka Penghayat Kepercayaan tidak tertulis dalam kolom agama di KTP. Dampaknya, para penggugat mengaku mendapatkan diskriminasi dari negara.




(asp/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed