23 Daerah Terancam Tak Laksanakan Pilkada Sesuai Jadwal

Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kurang dua hari lagi digelar. Namun sebanyak 23 daerah belum siap melaksanakannya karena terantuk berbagai masalah. Demikian disampaikan Mendagri M Ma'ruf usai memberikan sambutan dalam rangka menyongsong Pilkada yang dimulai 1 Juni 2005 mendatang di kantor Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/5/2005).Ke-23 daerah yang bermasalah itu yakni Kabupaten Banyuwangi, Tapanuli Selatan, Gowa, Toba Samosir, Rejang Lebong, Asahan, Halmahera Barat, Seram Bagian Timur, Indragiri Hulu, Labuhan Batu, Sintang, Manggarai, Solok, Agam, Padang Pariaman, Bangka Barat, Bangka Tengah, Tanah Toraja, Pangkep, Kepulauan Sula, Bima, Kebumen, dan Sibolga."Dari 25 daerah yang bermasalah, 2 sudah selesai permasalahannya yakni Situbondo dan Kalsel. Saya berharap daerah lainnya dapat menyelesaikan permasalahan mereka sehingga jadwal Pilkada tak berubah," tegas Ma'ruf. Masalah yang umumnya menghambat Pilkada yakni masalah dana dan peraturan perundang-udangan. Sejumlah daerah belum memahami secara utuh berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pilkada, karena UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah baru ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004.Bagi daerah yang mengalami hambatan dana, Depdagri akan membantu memberikan dana talangan. "Depdagri siap membantu dana talangan yang masih ditunggu untuk dikucurkan dari APBN Perubahan," kata Ma'ruf.Selain masalah dana dan UU, masalah lain yang menghambat Pilkada yakni kekecewaan dari masyarakat yang mendukung salah satu calon yang tak diloloskan KPUD. Lantas anggapan masyarakat yang menilai KPUD tidak netral sehingga menimbulkan gejolak sosial. Selain itu adanya persoalan internal partai seperti perumusan pencalonan dan lainnya.Ma'ruf juga berharap jumlah pemilih pada Pilkada sama tinggi dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2004 lalu. (iy/)