"Jurkam melibatkan kepala daerah itu pasti, mutlak. Bukan hanya kepala daerah saja, tapi juga petugas-petugas partai. Saya pikiri PKB juga sama seperti itu," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Kusnadi kepada wartawan usai pertemuan resmi perdana PKB dan PDIP usai penetapan cagub-cawagub Gus Ipul-Anas, di kantor DPW PKB Jatim, Jalan Ketintang Madya, Surabaya, Sabtu (4/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua potensi yang ada pada kita, kita kerahkan. Ini kan suatu perjuangan bersama. Kita tidak akan mencalonkan kalau kita tidak punya target menang," katanya.
"Untuk menang, itu semua potensi kita gerakkan. Kepala daerah dari PDIP mutlak (menjadi jurkam). (kepala daerah) dari PKB juga digerakkan," imbuhnya.
Salah satu kepala daerah dari PDIP seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Apakah nanti Risma diminta menjadi jurkam bagi paslon Gus Ipul-Anas.
"Ya harus. Itu mutlak. Mau tidak mau harus (menjadi jurkam)," katanya.
Selain kepala daerah dan kader partai di tingkat provinsi dan kabupaten, kota. PDIP maupun PKB juga akan menerjunkan jurkamnya dari elit partainya masing-masing.
"Jurkam dari DPP ada. Sekjen pasti. Dan saya juga akan minta Bu Mega (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) untuk turun. Apalagi bersama-sama dengan 'putra beliau' yang namanya Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB)," jelas Kusnadi yang disambut tawa pengurus harian PDIP dan PKB.
PKB-PDIP Buka Pintu Partai Lain
PKB dan PDI Perjuangan telah memutuskan mengusung duet calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas. Meski demikian, dua partai besar di Jawa Timur ini masih membuka pintu bagi partai politik lainnya, untuk bergabung bersama mendukung Gus Ipul-Anas.
"Kami berharap akan ada (partai lain yang bergabung). Kami masih membuka pintu. Pintu selalu terbuka lebar," kata Kusnadi.
Ia mengatakan, komunikasi dengan partai lain dalam menghadapi Pilgub Jatim 2018 sudah dilakukan PDI Perjuangan maupun PKB, untuk mendukung Gus Ipul-Anas.
"Sebenarnya begini. Kalau 10 partai politik peserta pemilu 2014 di tingkat provinsi, pada prinsipnya akan bergabung dengan kita. Akan tetapi, mereka-mereka ini kan punya induk partainya masing-masing," ujarnya.
"Kita pahami, mereka-mereka juga harus patuh kepada DPP-nya. Ya mungkin DPP-nya punya pertimbangan yang lain, di samping pengurus tingkat provinsinya. Ya kita serahkanlah kepada mereka. Kita tidak bisa paksakan. Kalau kita paksakan, mereka juga akan terkena sanksi partainya. Itu tidak baik," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan, sejak awal pihaknya tidak ingin menguasai Jawa Timur.
"Kita ingin membangun Jawa Timur. Ini yang harus dipegang. Sehingga membangun itu lebih bagus kalau lebih banyak yang ikut terlibat, yang dulu sudah saya usung di mana-mana 'Holopis kuntul baris'," ujarnya. (roi/rvk)











































