Senin 30 Oktober 2017, 13:25 WIB
SBY: Tak Tepat Jika Ormas Diposisikan sebagai Ancaman Negara
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Ari Saputra)
FOKUS BERITA:
Sah! Perppu Ormas Jadi UU
Jakarta -
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi pandangan dan saran kepada pemerintah soal cara menyikapi ormas di Indonesia. SBY menyebut seharusnya pemerintah menjadikan ormas sebagai mitra bernegara.
SBY awalnya menyampaikan 4 paradigma dan landasan pemerintah untuk menyikapi ormas, di antaranya Pancasila, Indonesia sebagai negara hukum, kewajiban negara menjamin kebebasan berserikat dan kewajiban negara menjaga keselamatan rakyatnya. Atas pandangan tersebut, SBY meminta pemerintah memandang ormas sebagai mitra.
"PD berpendapat paradigma UU Ormas yang mesti kita anut adalah ormas itu adalah komponen bangsa, mitra atau partner negara dan pemerintah. Bermitra untuk apa? Bermitra untuk menjalankan kehidupan bernegara yang baik, yang damai, dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia," kata SBY di kantor DPP PD, Jl Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
SBY meminta negara jangan memusuhi ormas. Menurut SBY, tak tepat kalau ormas semata-mata dianggap sebagai ancaman bangsa.
"Ormas tidak tepat kalau diposisikan sebagai ancaman semata terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Sebagaimana misalkan memposisikan kelompok atau organisasi teroris, atau mereka mereka yang melanggar hukum. Tidak begitu itu cara pandang negara terhadap ormas," ucap SBY.
SBY juga memberi masukan terkait revisi UU Ormas. Menurutnya, memang dibenarkan kalau negara punya kewajiban mengatur ormas, namun harus proporsional.
"UU Ormas seharusnya mengatur ormas dan memang negara punya hak dan kewajiban untuk mengatur siapa pun, termasuk ormas. Termasuk di dalamnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ormas," jelas SBY.
(gbr/dkp)
SBY awalnya menyampaikan 4 paradigma dan landasan pemerintah untuk menyikapi ormas, di antaranya Pancasila, Indonesia sebagai negara hukum, kewajiban negara menjamin kebebasan berserikat dan kewajiban negara menjaga keselamatan rakyatnya. Atas pandangan tersebut, SBY meminta pemerintah memandang ormas sebagai mitra.
"PD berpendapat paradigma UU Ormas yang mesti kita anut adalah ormas itu adalah komponen bangsa, mitra atau partner negara dan pemerintah. Bermitra untuk apa? Bermitra untuk menjalankan kehidupan bernegara yang baik, yang damai, dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia," kata SBY di kantor DPP PD, Jl Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
"Ormas tidak tepat kalau diposisikan sebagai ancaman semata terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Sebagaimana misalkan memposisikan kelompok atau organisasi teroris, atau mereka mereka yang melanggar hukum. Tidak begitu itu cara pandang negara terhadap ormas," ucap SBY.
SBY juga memberi masukan terkait revisi UU Ormas. Menurutnya, memang dibenarkan kalau negara punya kewajiban mengatur ormas, namun harus proporsional.
"UU Ormas seharusnya mengatur ormas dan memang negara punya hak dan kewajiban untuk mengatur siapa pun, termasuk ormas. Termasuk di dalamnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ormas," jelas SBY.
(gbr/dkp)
