"Betul, bahwa di dalam anggaran kemarin yang diputuskan pemerintah itu sudah ada anggaran Rp 601 miliar. Itu adalah anggaran dikhususkan untuk perencanaan saja," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Konsultan perencana merupakan pihak yang diberi tugas oleh klien, dalam hal ini DPR, untuk melaksanakan proyek perencanaan bangunan. Konsultan dapat berupa individu atau badan usaha (swasta atau pemerintah).
"Uang Rp 601 miliar adalah untuk konsultan perencanaan," terang Agus.
Selain untuk gedung baru, DPR akan menata kawasan parlemen. Nah, anggaran untuk konsultan ini termasuk untuk penataan kawasan parlemen.
"Karena nantinya kan itu tidak hanya khusus untuk pembangunan gedung, tetapi juga untuk alun-alun demokrasi, untuk gedung-gedung DPD, DPR, dan lain sebagainya sehingga kompleks parlemen itu sudah tertata dengan perencanaan yang cukup matang, sehingga anggaran ini hanya dikhususkan untuk perencanaan," urai Agus.
Untuk pelaksanaan pembangunan, akan diserahkan kepada pemerintah. Entah dari Kementerian PUPR atau BUMN.
"Untuk pelaksanaannya memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR dan apabila yang melakukan bisa saja BUMN," kata Agus.
Agus mengatakan memang sebelumnya sudah melakukan kajian. Hanya, itu untuk pembangunan gedung baru, belum keseluruhan penataan kawasan.
"Yang dulu kan hanya untuk pembangunan gedung parlemen saja. Kalau sekarang ini kajiannya adalah seluruhnya untuk penataan kawasan parlemen, di situ ada alun-alun demokrasi, termasuk juga penataan gedung DPD dan DPR, sehingga lebih representatif dan lebih kompleks seluruhnya," jelas Agus. (lkw/dkp)
