Minggu 22 Oktober 2017, 11:38 WIB
Dishub DKI Sudah Kirim Surat Soal Acara di Puncak, Ini Kata Polisi
Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky Pastika Gading (Herianto Batubara/detikcom)
Jakarta -
Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah membuat surat pemberitahuan terkait kegiatan 'tea walk' di kawasan Gunung Mas, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Namun pihak kepolisian kembali menegaskan belum ada surat pemberitahuan yang sampai kepadanya.
"Kalau pemberitahuan kegiatan keramaian sama sekali belum ada," kata Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky Pastika kepada detikcom, Minggu (22/10/2017).
Sebelumnya Dicky memang sudah menyatakan belum ada surat pemberitahuan tentang kegiatan yang dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Namun kemudian pihak Dinas Perhubungan DKI menyatakan kegiatan itu sudah dikomunikasikan kepada polisi. Bahkan Dishub menunjukkan bukti surat pemberitahuan itu.
Mengetahui penjelasan Dishub DKI itu, keterangan Dickcy tetap tak berubah, bahwa kepolisian belum menerima pemberitahuan. Akibatnya, antisipasi kemacetan arus lalu lintas belum sempat direncanakan untuk peristiwa pagi hari kemarin (21/10) itu.
"Sehingga kami tidak sempat membuat rencana kegiatan pengamanan," kata dia.
Surat pemberitahuan yang dimaksud oleh Dishub DKI ada dua, pertama yakni surat berkop Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perihal permohonan bantuan perlintasan VVIP dan pengaturan lalu lintas, ditujukan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri, tertanggal 10 Oktober 2017.
Baca juga: Ini Bukti Pemberitahuan Dishub DKI ke Polisi Soal Acara di Puncak
"Kalau itu kan surat pengawalan VVIP, bukan pemberitahuan keramaian kepada kepolisian setempat," tanggap Dicky.
Surat kedua yang ditunjukkan Dishub DKI yakni berupa Lembar Pengantar berlambang Pemprov DKI, dari Kepala Dishub DKI kepada Polres Bogor, perihal permohonan bantuan perlintasan VVIP dan pengaturan lalu lintas, tertanggal 10 Oktober 2017.
"Itupun kami tidak menerima juga tembusannya," tanggap Dicky.
Dia menjelaskan, pengawalan VVIP hanyalah ditujukan untuk dua orang dalam hal ini Anies dan Sandiaga. Padahal acara itu diikuti oleh kendaraan-kendaraan selain kendaraan Anies dan Sandiaga.
Sebagaimana diketahui, surat pemberitahuan biasanya dilayangkan tujuh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, misalnya kegiatan demonstrasi, konser musik, dan kegiatan yang menimbulkan keramaian lainnya. Bila sudah ada pemberitahuan maka polisi akan menyiapkan antisipasi keramaian, pengaturan lalu lintas, hingga penjagaan keamanan.
(dnu/fjp)
"Kalau pemberitahuan kegiatan keramaian sama sekali belum ada," kata Kapolres Bogor AKBP Andi Mochammad Dicky Pastika kepada detikcom, Minggu (22/10/2017).
Sebelumnya Dicky memang sudah menyatakan belum ada surat pemberitahuan tentang kegiatan yang dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Namun kemudian pihak Dinas Perhubungan DKI menyatakan kegiatan itu sudah dikomunikasikan kepada polisi. Bahkan Dishub menunjukkan bukti surat pemberitahuan itu.
Mengetahui penjelasan Dishub DKI itu, keterangan Dickcy tetap tak berubah, bahwa kepolisian belum menerima pemberitahuan. Akibatnya, antisipasi kemacetan arus lalu lintas belum sempat direncanakan untuk peristiwa pagi hari kemarin (21/10) itu.
Surat pemberitahuan yang dimaksud oleh Dishub DKI ada dua, pertama yakni surat berkop Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perihal permohonan bantuan perlintasan VVIP dan pengaturan lalu lintas, ditujukan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri, tertanggal 10 Oktober 2017.
Baca juga: Ini Bukti Pemberitahuan Dishub DKI ke Polisi Soal Acara di Puncak
"Kalau itu kan surat pengawalan VVIP, bukan pemberitahuan keramaian kepada kepolisian setempat," tanggap Dicky.
Surat kedua yang ditunjukkan Dishub DKI yakni berupa Lembar Pengantar berlambang Pemprov DKI, dari Kepala Dishub DKI kepada Polres Bogor, perihal permohonan bantuan perlintasan VVIP dan pengaturan lalu lintas, tertanggal 10 Oktober 2017.
"Itupun kami tidak menerima juga tembusannya," tanggap Dicky.
Dia menjelaskan, pengawalan VVIP hanyalah ditujukan untuk dua orang dalam hal ini Anies dan Sandiaga. Padahal acara itu diikuti oleh kendaraan-kendaraan selain kendaraan Anies dan Sandiaga.
Sebagaimana diketahui, surat pemberitahuan biasanya dilayangkan tujuh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, misalnya kegiatan demonstrasi, konser musik, dan kegiatan yang menimbulkan keramaian lainnya. Bila sudah ada pemberitahuan maka polisi akan menyiapkan antisipasi keramaian, pengaturan lalu lintas, hingga penjagaan keamanan.
(dnu/fjp)
