DetikNews
Jumat 20 Oktober 2017, 20:04 WIB

MA Keluarkan 3 Peraturan Terkait Sengketa Pemilu 2019

Azzahra Nabilla - detikNews
MA Keluarkan 3 Peraturan Terkait Sengketa Pemilu 2019 Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung menyiapkan tiga peraturan MA (perma) untuk mengantisipasi sengketa pada Pemilu 2019. Nantinya PTUN akan menjadi gerbang terakhir setelah sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu.

"Sebelum perma ini, belum ada. Ini Perma baru. Makanya Mahkamah Agung sudah siap apabila terjadi perselisihan sengketa. Tapi akan diproses dulu di Bawaslu. Jangan langsung ke pengadilan. Harus tahapannya dilewati," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).

Perma itu adalah Perma No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di MA. Lalu ada Perma No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terakhir ada Perma No 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Pemilu di PTUN.

Meski begitu, tetap ada proses yang harus dilalui. "Syaratnya harus proses dulu dilewati. Apa perintah undang-undang dilewati. Kalau sudah habis, baru ke Pengadilan TUN. Jadi istilahnya upaya terakhir kalau sudah Bawaslu sudah nggak ada lagi, ya. Nah, itu pun di sini putusannya final. Jadi tidak ada upaya hukum," kata Abdullah.

Menurut Abdullah, dengan berbagai polemik yang ada, MA mengeluarkan tiga perma khusus Pemilu 2019. Terlebih undang-undang yang dijadikan acuan Pemilu 2019 juga baru.

"Perma ini diproses, diadakan, karena menghadapi masalah semacam ini. Jadi sebelumnya perma ini nggak ada. Karena apa? Karena undang-undangnya sudah baru, UU Pemilu," ungkapnya.

MA menilai ini terbukti dengan sudah adanya laporan ke Bawaslu. Laporan ini diajukan beberapa partai politik terkait pendaftaran parpol yang sudah ditutup KPU pada Senin (16/10).

"Sekarang saja sudah ada tanda-tanda KPU menolak. Bisa saja kurang syarat, bisa saja macam-macam, ya. Atau syarat-syarat yang tidak dipenuhi sehingga KPU mengeluarkan keputusan. Tapi saya kan juga belum tahu karena belum ada keputusan KPU," pungkas Abdullah.
(asp/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed