Sandiaga Mau Telisik Status Hukum RS Sumber Waras Sebelum Dibangun

Jakarta - Pembangunan RS Sumber Waras menjadi salah satu hal yang akan dicermati Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Untuk itu, ia akan membahas persoalan pembangunan RS tersebut dengan jajarannya di Pemprov DKI Jakarta.

"Ini juga salah satu yang musti kita lihat nanti. Ditelisik," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/10/2017).

Baca juga: KPK Tegaskan Belum Hentikan Penyelidikan Sumber Waras

Sandi akan membahas persoalan tersebut dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawaty, dan Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi.

"Saya mesti ngomong dengan temen-temen di Pemprov. Kepala dinas, Bu Tuty juga," ujarnya.

Baca juga: PT Jakarta Tegaskan Penjualan RS Sumber Waras ke Pemprov Sah

Selain itu, Sandi juga ingin memastikan kejelasan status hukum dari RS Sumber Waras terlebih dahulu. Sebab, RS merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan masyarakat.

"Saya inginnya, apa yang warga inginkan dan kita pastikan dulu status hukumnya clean and clear," tuturnya.

Baca juga: Tak Pakai APBD, Pemprov DKI Lanjutkan Pembangunan RS Sumber Waras

Sebelumnya, pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menjadi polemik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal dari. BPK menilai terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Di sisi lain, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kemudian berencana melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. Kali ini pembiayaan RS Sumber Waras tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, melainkan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (jbr/jbr)