Aliansi Kemanusiaan Poso Sesalkan Sikap Pansus

Jakarta - Aliansi Kemanusiaan untuk Poso (AKP) menyesalkan sikap Pansus Poso DPR-RI yang tidak bersedia mendengarkan aspirasi mereka tentang potensi konflik di masa pilkada dalam rapat pleno. "Dua minggu lalu Yayasan Tanah Merdeka (sebuah LSM lain asal Poso), bisa diterima. Mengapa kami dipersulit?" gugat Penasehat AKP, Pdt. Irianto Kongkoli, dalam jumpa pers, Kamis (26/5/2005) malam.Dikatakannya, AKP sudah bertemu dengan Pansus Poso. Namun, AKP kecewa karena hanya diterima secara perorangan oleh pimpinan pansus. Tanpa kehadiran lengkap seluruh anggota pansus, seperti yang diharapkan agar aspirasi yang akan mereka sampaikan bisa mendapat tanggapan saat itu juga."Kata sekretariat pansus, surat permintaan kami tidak menyebutkan agar diterima dalam pleno. Kenapa masalah penting, dihambat hal-hal prosedural," ujarnya.Pdt. Irianto menjelaskan, tujuan kedatangan AKP adalah untuk meminta klarifikasi mengenai rekomendasi Pansus Poso kepada Depdagri untuk memberhentikan Pejabat Bupati Poso Andi Anshari Sunyuti. Rekomendasi ini dinilai membuka peluang pecahnya lagi konflik horisontal menjelang pelaksanaan pilkada langsung pada 30 Juli nanti. Diakuinya, Andi Anshari Sunyuti seharusnya meletakkan jabatannya pada 22 Mei 2005. Hal inilah yang disampaikan oleh YTM kepada Pansus Poso pada pertemuan dua pekan lalu. Sehingga terbitlah rekomendasi pemberhentian yang kini dipermasalahkan. (san/)