DetikNews
Selasa 17 Oktober 2017, 23:08 WIB

Kunjungi PP Persis, Jokowi Bicarakan Perppu Ormas hingga Kesenjangan

Mukhlis Dinillah - detikNews
Kunjungi PP Persis, Jokowi Bicarakan Perppu Ormas hingga Kesenjangan Presiden Jokowi di PP Persis, Bandung. (Mukhlis Dinilah/detikcom)
Bandung - Presiden Joko Widodo berkesempatan mengunjungi masjid Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Bandung. Dalam kunjungannya, Jokowi membahas persoalan Perppu Ormas hingga kesenjangan sosial di Indonesia.

Jokowi tiba di masjid PP Persis pada Selasa (17/10/2017) pukul 21.00 WIB. Mengenakan baju koko putih dengan jas biru dan kopiah, dia langsung dipersilakan menyampaikan sambutan di hadapan para pengurus PP Persis begitu sampai.

"Kunjungan saya kali ini merupakan kunjungan balasan. Karena sebelumnya pimpinan Persis sudah dua kali datang ke Istana," kata Jokowi dalam sambutannya di masjid PP Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung.

Kunjungi PP Persis, Jokowi Bicarakan Perppu Ormas hingga KesenjanganPresiden Jokowi di PP Persis, Bandung. (Mukhlis Dinilah/detikcom)



Dalam sambutannya, Jokowi sempat menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu No 2/2017 tentang Ormas. Dia membantah anggapan bahwa Perppu Ormas merupakan tindakan represif pemerintah.

"Perppu Ormas itu sangat demokratis, maju di DPR bisa ditolak, itu juga masih ada kesempatan mekanisme hukum ke MK. Kalau represif seolah-olah memaksakan. Ini kan ada mekanisme politis dan hukum yang bisa ditempuh," jelas Presiden.

Selain membeberkan alasan terbitnya Perppu Ormas, Jokowi menyinggung upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial. Ia mengungkapkan beberapa upaya pemerintah mengurangi kesenjangan yang terjadi selama ini.


Menurut Jokowi, kesenjangan di Indonesia tidak hanya terjadi antara kaya dan miskin, tetapi juga antarwilayah. Jokowi mengatakan masalah kesenjangan secara perlahan mulai terkikis dengan kebijakan-kebijakan selama ini.

"Ada kesenjangan kenapa? Karena distribusi aset keliru. Dulu ada yang diberi konsesi 100 ribu hektare, 200 ribu, bahkan 500 ribu hektare. Saya tidak pernah ngasih semeter pun sekarang mah. Saya ngerti dan data komplet. Karena upaya itu, pemerintah bisa meminta kembali lahan yang tidak dipergunakan mencapai 12,7 juta hektare," tutur Jokowi.

"Kalau kesenjangan antarwilayah itu, 2 tahun lalu saya ke pegunungan Wamena harga bensin Rp 60 ribu, bahkan kalau cuaca buruk sampai Rp 100 ribu. Karena ada pembangunan infrastruktur di sana, sekarang harganya sudah sama dengan di Jawa," sambungnya.
(elz/elz)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed