PKS: Jangan Persulit Pendaftaran Parpol dengan Sipol

Jakarta - Anggota Komisi II DPR F-PKS Mardani Ali Sera mengkritik sistem informasi partai politik (sipol) sebagai syarat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019. Menurut Mardani, KPU tidak boleh mempersulit pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu.

"Pendaftaran partai politik seharuslah simpel dan memperhatikan kondisi sebelumnya," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/10/2017).

Baca juga: KPU: Sipol Bagian dari Penyelenggaraan Pemilu

Mardani mengambil contoh dari kunjungannya ke DPW PKS Riau. Sipol yang sering terganggu karena masalah server, disebut Mardani, menyulitkan parpol.

"Partai kan jadi kesulitan mendaftar karena hal remeh seperti ini!" ujarnya.

Mardani berharap penyelenggara pemilu memudahkan peserta. Mardani punya pesan kepada KPU.

"Karena pelaku utama pemilu adalah rakyat dan parpol sebagai peserta pemilu dan jangan lupa penyelenggara pemilu digaji dengan uang rakyat," imbuhnya.

Baca juga: Anggota Komisi II Soroti Server Sipol KPU yang Sering Down

Setiap partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 diwajibkan memasukkan data ke sistem informasi partai politik (sipol) yang ada di situs KPU. Syarat tersebut merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemilu.

"Sipol itu diatur di regulasi kita, memang nggak ada di UU, tapi adanya di PKPU. KPU diberikan kewenangan oleh UU untuk membuat aturan teknis dan kegiatan sipol adalah kegiatan teknis," ujar Komisioner KPU Viryan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (9/10). (gbr/nvl)